11 Tiket Korban Lumpur Hangus

Sidoarjo, Bhirawa
Batalnya perundingan antara korban lumpur, Bupati Sidoarjo, Gubernur Jatim bersama Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Djoko Kirmanto di Jakarta menyulut emosi warga saat istighotsah di tanggul titik 42, Selasa (9/9) kemarin.
Kemarahan korban lumpur itu akibat perwakilan warga sudah membeli 11 tiket pesawat tiba-tiba dibatalkan begitu saja, sehingga usaha yang dilakukan mencari keadilan sia-sia. Pemerintah pusat dan daerah dianggap sengaja mengulur waktu penyelesaian korban lumpur yang ada di Peta Area Terdampak (PAT). Korban sudah memboking 11 tiket untuk berangkat ke Jakarta, akibat batal, maka tiket itu hangus karena tak terpakai.
”Siapa yang mengganti pembelian 11 tiket pesawat. Pemerintah peduli dengan korban lumpur yang nyata-nyata menjadi korban luapan lumpur. Kami semua belum dibayar lunas,” tandas Sudibyo, korban lumpur asal Renokenongo dengan nada kesal.
Menurut Sudibyo, korban lumpur meminta sebelum Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lengser maka penyelesaian ganti rugi harus diselesaikan pemerintah. Karena Lapindo Brantas Inc melalui anak perusahaannya PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) sudah tak bisa dipercaya lagi. Janji yang dilontarkan tak pernah ditepati dan kondisi PT MLJ sendiri dirundung kesulitan financial. ”Sebelum diakhiri, kami berharap Pak SBY bisa melunasi melalui talangan uang APBN,” tegasnya.
Seperti tuntutan warga, ”Pemerintah Pak SBY Kami Juga Rakyat Bapak. Tolong Kami (korban Lumpur Lapindo). Delapan Tahun Nasib Kami Terkatung-katung. Mohon Ditalangi Dana APBN, pak” pinta warga
Subakhri (45), Sekretaris Desa Renokenongo mengatakan, warga akan meluruk ke Jakarta Rabu mendatang (17/9) dengan mengendarai bus. Subakhri juga berharap Pemkab Sidoarjo untuk memberikan bantuannya. ”Semoga Bupati Sidoarjo H Saiful Ilah mau memberikan bantuannya,” harapnya.
Ratusan warga korban Lumpur Lapindo di dalam area peta terdampak kembali menuntut kepastian pembayaran ganti rugi. Korban lumpur kecewa, karena selama delapan tahun, pemerintah dan Lapindo belum juga melakukan pembayaran. Ratusan warga berkumpul di atas tanggul titik 42 Desa Renokenongo, Kec Porong sejak, Selasa pagi, karena kecewa rencana pertemuan dengan dewan pengarah BPLS gagal dilakukan. Menurut warga, rencananya, hari ini akan ada pertemuan antara Pemkab Sidoarjo, Pemprov Jatim, warga korban lumpur dengan dewan pengarah BPLS, di Jakarta. [hds]