Indra Wiragana
Pemprov Jatim, Bhirawa
Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jatim menargetkan, tahun ini 38 kab/kota di Jatim mampu menyapu bersih penghargaan Adipura. Untuk mencapainya BLH Jatim telah mengumpulkan seluruh pemerintah kab/kota dan tim juri Adipura untuk pembekalan sebelum penilaian kedua (P2) Adipura yang digelar dalam waktu dekat ini.
Kepala BLH Jatim Indra Wiragana SH melalui Kabid Pengawasan dan Pengendalian, Gono Bilowoseno mengatakan, persiapan P2 ini dilakukan agar seluruh kab/kota di Jatim mendapatkan Adipura.
“Kami mengundang perwakilan dari BLH dan Dinas Kebersihan Pertamanan seluruh kab/kota untuk pembekalan agar dilakukan perbaikan sebelum P2 dimulai,” katanya, Minggu (16/3).
Menurut dia, bagi kab/kota yang sudah mendapatkan Adipura akan difokuskan pada upaya mempertahankan. Sedangkan, bagi yang belum, sepetti Kab Jember lebih diintensifkan pembinaanya agar minimal mendapatkan piagam Adipura.
Tahun lalu, ujar dia, Piagam Adipura diraih Kota Batu dan kini didorong agar meningkat menjadi penghargaan. Proses pembinaan yang perlu ditekankan, lanjut dia, yakni pada faktor komitmen, koordinasi, mobilisasi, dan kontinuitas dalam melakukan pembersihan lingkungan di kab/kota.
Adapun kelemahan kab/kota dalam mengupayakan persiapan penilaian Adipura, celahnya ada pada proses pengolahan sampah dari pembuangan di TPA, dampak lingkungan, teknologi pencemaran, dan kelembagaan.
“Padahal pengelolaan sampah merupakan grid nilai tertingi dalam penilaian Adipura. Jika itu berhasil dilakukan dan ditambah tata kota dan bagus, maka peluang mendapat penghargaan cukup besar,” ungkapnya.
Ia mengatakan, waktu pelaksanaan P2 tak dapat dipublikasikan, kapan tepatnya. Pasalnya, lanjut dia, proses P1 atau P2 dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh pemerintah kab/kota yang dituju agar tidak ada rekayasa persiapan pra penilaian.
Untuk parameter penilaian Adipura, menurutnya ada banyak hal yang benar-benar harus diperhatikan. Misalnya, dari tata ruang terbuka hijau seperti taman kota, jumlah pohon, tinggi hingga kerapatan jarak antar pohon.
Selain itu, penilaian juga dilakukan pada perairan terbuka, sekolah, pasar, tempat pembuangan akhir (TPA), puskesmas atau rumah sakit, dan perkantoran.
Ia menuturkan, pada prinsipnya penilaian Adipura dilakukan dua kali, yakni P1 dan P2. Dari hasil proses P1 yang telah diumumkan maka tiap daerah dapat kembali melakukan perbaikan jika dirasa masih perlu agar saat memasuki P2 dapat memperoleh perbaikan nilai yang signifikan. [rac]
