Monorel di Malaysia. Angkutan massal seperti inilah yang akan diadopsi untuk dioperasikan di Surabaya.
Dishub Surabaya, Bhirawa
Pemkot Surabaya terus mematangkan proyek Angkutan Massal Cepat (AMC). Pada 2015, pemkot akan uji trayek di dua lokasi wilayah Surabaya, antara lain di sepanjang Jalan A Yani dan Jalan Middle East Ring Road (MERR).
“Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Surabaya Tundjung Iswandaru mengatakan Kota Surabaya telah merencanakan AMC antara lain monorel yang menghubungkan Surabaya Timur-Pusat-Barat serta trem yang menghubungkan Surabaya Selatan-Utara. “Uji trayek keduanya akan kami lakukan tahun depan,” kata Tundjung, Kamis (11/9).
Dijelaskannya konsep AMC nanti akan ditunjang oleh angkutan lain dan infrastuktur pendukung mulai dari perumahan sampai perkantoran. Pemkot nantinya menyiapkan angkutan berbentuk minivan berkapasitas 15 penumpang.
” Dari jumlah 54 rute akan diubah, diharapkan lebih baik. Nantinya kendaraan tersebut tidak dioperasikan perorangan melainkan operator yang berbadan hukum. Maka dari itu dibentuk koperasi untuk mewadahi mereka,” kata Tundjung.
Terkait pola pelayanan, Tundjung memaparkan akan mengubah pola pelayanannya. Layanan saat ini dinilai tidak konvensional, seperti angkutan ngetemnya lama. Fasilitas juga ditambah seperti AC. Pola baru pemkot berkontrak layanan dengan operator tersebut, jadi operator itulah yang akan dibayar oleh pemkot. ” Jadi sopir angkutan akan digaji oleh pihak operator dan operator digaji oleh pemkot,” tambahnya.
Nantinya, masih kata Tundjung, penumpang tidak membayar tunai, melainkan pembayaran secara elektronik. ” Jadi penumpang bisa mengisi kartu elektrik tersebut melalui token-token,” kata Tundjung.
Dari total angkutan sekitar 4.800 angkot dan 300 bus kota yang terdaftar, rencananya pemkot akan mengepras tinggal menjadi sekitar 1.100 karena menyesuaikan kebutuhan.
Untuk diketahui Kota Surabaya telah merencanakan AMC antara lain monorel dan trem. Perpindahan antar moda juga telah direncanakan dengan memanfaatkan bus dan angkutan kota sebagai feeder. Untuk parkir sebagai sarana perpindahan antar moda juga direncanakan spot-spot di sekitar jaringan angkutan massal cepat sebagai park and ride.
” Sub-sub station juga direncanakan terpadu dengan pusat-pusat perbelanjaan maupun pusat bisnis. Akan lebih baik apabila para pengembang maupun investor juga berpartisipasi dalam penyediaan angkutan massal misalnya, pengembang hotel bekerjasama menyediakan shuttle bus dari hotel satu ke hotel lain menuju bandara maupun stasiun kereta api, atau pengembang perumahan, apartemen, pusat bisnis,” imbuhnya.
Tunggu Keppres
Pemerintah pusat sendiri telah menganggarkan dana tahun jamak (multiyear) sebesar Rp 400 miliar untuk pembangunan angkutan massal cepat trem dan monorel di Surabaya. Kepastian itu didapat lewat Menteri Keuangan Chatib Basri di Balai Kota Surabaya, Senin kemarin. “Sudah, sudah masuk perencanaan,” kata Menteri Chatib.
Anggaran untuk sarana transportasi tersebut akan dituangkan dalam proyek multiyear. Sebagai tahap awal, dana tersebut sudah dialokasikan mulai tahun ini. Total alokasi anggaran, ujar Chatib, sebesar Rp 400 miliar.
Namun alokasi ini masih menunggu pencairan dana APBN dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, karena masih harus menunggu surat keputusan presiden.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwi Atmoko mengatakan ada dua opsi terkait pencairan anggaran trem dan monorel Surabaya. “Opsi pertama, karena ini wewenang APBN dari perkeretaapian harus menunggu Keppres,” kata Hermanto.
Menurut Hermanto, angkutan transportasi perkotaan seharusnya menjadi tanggung jawab daerah dan tidak mengambil dana APBN. Tapi, karena Pemkot Surabaya meminta bantuan kepada Kementerian Perhubungan, maka harus ada penugasan dari presiden kepada Kementerian Perhubungan. Penugasan itu dikukuhkan dalam surat keputusan presiden, sehingga dana APBN bisa turun.
Opsi kedua yaitu menggunakan dana transfer ABPN yang diberikan Kementerian Keuangan ke Pemkot Surabaya. “Ada alokasi APBN dari Kementerian Keuangan langsung ke Pemkot,” katanya.
Menurut Hermanto, belum ada kepastian opsi mana yang akan diambil. Saat ini, pemerintah kota masih mengusulkan alokasi APBN. Meski dana APBN belum tentu terserap seluruhnya tetap harus melalui keputusan presiden yang diajukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
Hermanto mengatakan pemerintah kota Surabaya harus lebih dulu mempersiapkan desain AMC untuk disetujui Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. “Desainnya aja belum ada, belum disetujui juga,” katanya. [geh]
