Karikatur Ilustrasi
DPRD Surabaya, Bhirawa
Anggaran pembangunan tempat penggelolaan limbah B3 sebesar Rp 60 miliar yang ditolak oleh DPRD Kota Surabaya, akhirnya dialihkan untuk pendidikan, pembangunan gedung sekolah, maupun gedung Pemkot Surabaya.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya Eri Cahyadi ketika ditemui usai hearing di DPRD Kota Surabaya, Rabu (28/11).
”Kalaupun sudah siap semua bisa dilaksanakan pada 2019 atau PAK di 2020. Pengelolaan limbah ini diharapkan ada perizinannya dulu dan setelah itu baru dianggarkan,” terang Eri.
Dia juga menambahkan untuk anggaran yang ada akan digunakan untuk pendidikan, sekolah maupun gedung pemerintah. Jadi pada 2019 ini seluruh sekolah bisa dilakukan pembangunan dengan model.
”Satu dengan mengunakan barang dan jasa atau lelang maupun PL. Kedua kalaupun tidak ada penambahan kelas hanya pemeliharaan yang akan dilakukan dengan Satgas. Harapannya pada 2019 tidak ada lagi sekolah yang kumuh,” ujarnya.
Terkait penggelolaan limbah, Eri menjelaskan bahwa kebutuhan pengelolaan limbah ini mendesak dan posisinya sudah banyak yang tidak terbuang.
”Pengelolaan limbahnya ini tetap dibangun kalau izinnya sudah lengkap, Amdalnya sudah lengkap dan sudah bisa dimasukkan di anggaran PAK 2019, kan tinggal fisiknya saja,” paparnya.
Sebelumnya meski pengajuan anggaran senilai Rp 20 miliar untuk pembangunan tempat pengolahan limbah B3 melalui RAPBD 2019 telah dicoret oleh DPRD, namun Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menegaskan bahwa rencana tersebut tetap menjadi program Pemkot Surabaya.
Whisnu Sakti Buana menegaskan bahwa izin dan kelengkapannya tetap diurus Pemkot Surabaya sampai tuntas.
“Jika urgenitas itu diperlukan maka nanti bisa kita ajukan lagi ke dewan melalui RPAK, itupun kalau seluruh izin dan kelengkapannya sudah kita punyai,” ucapnya.
Ditanya soal kesiapan lahannya, Ketua DPC PDIP Surabaya ini menjelaskan jika sedang dilakukan evaluasi, meskipun sudah mendapatkan masukan di wilayah Barat dari DPRD.
“Terkait lokasi juga sedang evaluasi, kalau katanya DPRD itu berat di wilayah Barat, nah itu kan bagian dari evaluasi,’ tandasnya. [dre]
