Hj Zeiniye SAg, anggota Komisi E DPRD Jatim asal PPP saat memberikan arahan kepada konstituen saat mengadakan reses kedua baru baru ini. (sawawi/bhirawa)
Anggota DPRD Jatim dari Komisi E Hj Zainiye SAg melakukan reses di Kabupaten Situbondo. Wanita yang tergabung dalam Fraksi PPP itu menyatakan kesiapannya untuk menampung aspirasi masyarakat yang ada di daerah pemilihan (dapil) Jatim 4 yang mewilayahi Kabupaten Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso. Tak hanya itu, Zeiniye juga siap menampung sejumlah keluhan yang dilayangkan masyarakat Kota Santri Situbondo.
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Situbondo itu menuturkan, ada beberapa poin penting saat ia mengadakan reses (kunjungan konstituen), diantaranya soal tingginya biaya Kejar Paket C. “Ya ada keluhan dari masyarakat yang disampaikan kepada saya, salah satunya masih tingginya biaya pendidikan Kejar Paket C. Masyarakat meminta pembiayaan kejar Paket C di fasilitasi dalam bentuk program sehingga biayanya bisa gratis,” jelas Zeiniye.
Masih kata Zeiniye, dirinya akan terus berupaya memperjuangkan aspirasi dan keluhan dari masyarakat tentang tingginya biaya kejar paket C tersebut. Selanjutnya, imbuh Zeiniye, beberapa aspirasi dari masyarakat itu akan ditampung untuk diperjuangkan dalam rapat kerja dengan OPD terkait. “Selain itu, kam juga akan memperjuangkan beberapa keluhan lain yang disampaikan perwakilam masyarakat Situbondo,” tutur Zeiniye.
Wanita yang berhasil duduk dua kali di Kantor Kenanga Satu (sebutan Kantor DPRD Situbondo) itu menegaskan, pihaknya akan menampung aspirasi lain dari masyarakat misalnya tentang graduasi Program Keluarga Harapan (PKH). Apalagi, lanjut Zeiniye, masyarakat saat ini banyak yang sudah keluar dari PKH. “Masyarakat yang keluar dari PKH iitu harus diberdayakan. Termasuk dibantu modal usaha serta memberikan keterampilan. Agar tepat sasaran masyarakat yang sudah keluar dari PKH perlu didata ulang,” jelas Zeiniye.
Terakhir, Zeiniye juga menerima keluhan dari masyarakat tentang BPJS Ketenagakerjaan bagi guru non-PNS karena saat ini belum terkaver dalam BPJS Ketenagakerjaan. Agar persoalan itu cepat diketahui, papar Zeiniye, ia akan mencari benang merahnya di OPD Pemprov Jatim. Sehingga, ulasnya, guru non PNS mendapatkan jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan. “Nanti akan kami tindaklanjuti dalam rapat kerja dengan OPD dan mitra kerja di Pemprov Jatim,” pungkas Zeiniye. [awi]
