APBD Jatim 2018 Berpotensi Kehilangan DAU Rp 100 M

DPRD Jatim, Bhirawa
Belum stabilnya perekonomian Indonesia ternyata berpengaruh pada pendapatan yang diterima oleh negara lewat APBN. Ironisnya hal ini berpengaruh pada Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Jatim yang berpotensi kehilangan Rp 100 miliar.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim Renvill Antonio menegaskan belum stabilnya ekonomi dalam negeri dapat dilihat dari diubahnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 50 Tahun 2017   tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada tahun ini hingga tiga kali. Aturan terakhir bentuknya dinamis, yang artinya menyesuaikan dana yang ada di APBN. Kalau dipersentasekan dengan sistem ini maka potensi DAU Jatim akan kehilangan Rp100 miliar.
“Hal ini yang akan kami konsultasikan ke Kementerian Keuangan. Pasalnya saat ini dalam penyusunan anggaran, kami masih menggunakan data DAU lama yaitu sekitar Rp 300 miliar. Kalau pun kemudian ada kabar seperti ini maka akan kita bicarakan saat membahas Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2017 pada Juli mendatang,” tegas politisi asal Partai Demokrat yang diklarifikasi lewat telepon genggamnya, Selasa (30/5).
Meski demikian pihaknya sedikit lega setelah keliling di sejumlah UPT milik Badan Pendapatan Daerah di Jatim ada potensi kenaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaràan Bermotor (BBNKB) sebesar 2 persen. Selain itu dari pajak rokok juga ada kenaikan secara signifikan, bisa mencapai Rp 120 miliar.
“Untungnya kita ada masukan dari PKB, BBNKB dan pajak rokok. Paling tidak beban APBD Jatim tidak terlalu berat seiring berlakunya PMK 50 Tahun 2017 yang cukup membebani APBD Jatim,”tegasnya. Sedang dari bakar minyak melalui Pertamina belum diketahui datanya secara pasti untuk mengambil pajaknya.
Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi C DPRD Jatim,  Irwan Setiawan. Menurut politisi asal PKS ini,  dari hasil keliling ke UPT yang ada di Surabaya, Sidoarjo dan Trenggalek didapatkan data jika ada kenaikan hasil pajak yang dipungut dari masyarakat lewat PKB dan BBNKB masing-masing 2 persen.
“Data ini akan kami laporkan saat pembahasan PAK 2017. Paling tidak hal ini akan menjadi masukan bagi tim anggaran,”tambahnya. [cty]