Apjatel Minta Pemkot Tak Kenakan Tarif Sewa Tinggi ke Operator Telekomunikasi

Dikenakannya tarif sewa lahan terhadap jaringan utilitas akan berdampak terhadap tingginya tarif jasa internet di Kota Surabaya.

Surabaya, Bhirawa
Rencana Pemerintah Kota Surabaya akan mengenakan sewa dengan harga komersial atas jaringan telekomunikasi yang melintas di seluruh wilayah kota Surabaya, sangat disayangkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel).

Ketua Umum Apjatel, Muhammad Arif mengungkapkan melihat harga sewa yang dikenakan oleh Pemkot Surabaya menggunakan acuan harga komersial itu sangat disayangkan, akan lebih bijaksana jika Pemkot Surabaya mengedepankan peran sebagai pembina industri di daerah dan mempertimbangkan peran penting strategis dan kontribusi penyelenggaraan tekekomunikasi digital dalam setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat dan negara.

“Sejatinya penyelenggara jaringan dan operator telekomunikasi tak keberatan dengan rencana Pemkot Surabaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun peningkatan PAD tidak hanya mengandalkan retribusi atau sewa yang akan dibebankan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi,” terangnya, Senin (24/8).

Arif menambahkan selain itu untuk meningkatkan PAD juga jangan sampai menambah beban masyarakat. Dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang saat ini tengah mengalami tekanan akibat COVID19, jangan sampai rencana Pemkot Surabaya ini membebankan masyarakat yang saat ini tengah mengalami tekanan akibat COVID 19.

Untuk mencegah dan mengurangi penyebaran COVID 19 adalah dengan melakukan belajar dari rumah dan bekerja dari rumah. Selain itu pemerintah tengah menggalakkan transformasi digital, ekonomi digital Indonesia, dan perwujudan smart city, termasuk di Surabaya.

“Dengan adanya WFH dan SFH dibutuhkan jaringan broadband. Jika Pemkot Surabaya mengenakan tarif sewa yang mahal maka program pemerintah pusat dalam mencegah dan mengurangi penyebaran COVID19 serta mewujudkan transformasi digital, economi digital Indonesia dan mewujudkan smart city dipastikan akan terhambat. Oleh karena itu APJATEL dan ATSI melayangkan surat keberatan ke Pemkot Surabaya. Tujuan surat bersama kami semata melindungi dan memastikan masyarakat di Surabaya bisa mendapatkan layanan telekomunikasi yang terjangkau,” jelas Arif.

Jika Pemkot Surabaya masih bersikukuh ingin menerapkan tarif sewa lahan terhadap jaringan utilitas dengan tak rasional, maka bisa dipastikan akan berdampak terhadap tingginya tarif jasa internet di Kota Surabaya.

“Saat ini masih banyak keluhan dari berbagai masyarakat di Surabaya untuk membeli paket data untuk mendukung kerja dan belajar dari rumah. Jika Pemkot tetap menggenakan tarif sewa yang mahal kepada operator telekomunikasi maka pada akhirnya akan memberikan beban tambahan kepada masyarakat Surabaya. Dipastikan tarif internet di Surabaya akan semakin tak terjangkau lagi,”ujar Arif.

Sementara itu Rencana Pemkot mengenakan sewa dengan harga komersial atas jaringan telekomunikasi yang melintas di seluruh wilayah kota Surabaya, dipaparkan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya, Ikhsan S untuk di jalan Raya Darmo dengan harga pasar tanah mencapai Rp30 Juta permeter dan diasumsikan satu jaringan utilitas dimanfaatkan oleh 25 operator, maka Pemkot Surabaya akan mengenakan sewa sebesar Rp13.333/m per tahun kepada seluruh operator telekomunikasi dan seluruh pihak yang memiliki jaringan utilitas yang melintasi jalan Raya Darmo.

Nantinya Pemkot juga akan mengenakan sewa di seluruh ruas jalan dengan skema komersial kepada seluruh operator dan pemilik jaringan utilitas di Kota Surabaya.

Agar kegiatan serta beban masyarakat tak semakin bertambah Arif berharap agar APJATEL dan ATSI bisa mendapatkan kesepakatan berdialog secara langsung dengan Ibu Wali Kota Tri Rismaharini dan bakal calon Wali Kota Surabaya mendatang.

Tujuannya agar penyelenggara jaringan dan operator telekomunikasi dapat terus memberikan layanan kepada masyarakat masyarakat Surabaya di tengah kondisi yang sulit akibat pandemik COVID19. Terlebih lagi Walikota Surabaya tengah menggalakkan UMKM di Surabaya untuk bangkit dengan memanfaatkan penjualan daring.

“Kami berharap dapat berdialog dengan Walikota Surabaya dan Bakal Calon Walikota Surabaya mengenai permasalahan harga sewa lahan yang akan diberilakukan oleh Pemkot Surabaya. Jangan sampai karena ulah oknum pemkot yang ingin meningkatkan PAD, justru masyarakat Surabaya yang akan terkena dampaknya seperti tergangunya program belajar dari rumah, kerja dari rumah dan terhambatnya rencana menggalakkan UMKM di Kota Surabaya untuk berjualan secara daring,”pungkas Arif.

Sebelumnya APJATEL dan ATSI sudah mengirimkan surat bersama kepada Pemkot Surabaya mengenai permohonan peninjauan kembali tarif sewa lahan untuk penyelenggara jaringan utilitas di Kota Surabaya.

Dalam surat tersebut baik APJATEL maupun ATSI menilai tarif sewa yang akan diberlakukan di Kota Surabaya sangat tinggi sehingga berpotensi memberatkan operator telekomunikasi. Di dalam surat tersebut baik ATSI maupun APJATEL menjelaskan bahwa belum pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia menyewa serta melakukan pembayaran kepada Pemkot Surabaya.

Menurut APJATEL dan ATSI, surat pemberitahuan nilai sewa yang diberikan Pemkot tidak dapat digunakan atau berfungsi sebagai surat penetapan tagihan kepada operator dan penyelenggara jaringan utilitas telekomunikasi.

Surat pemberitahuan nilai sewa juga tidak mencantumkan dasar hukum penetapan tagihan, mekanisme pembayaran, rekening penerima, tengat waktu dan denda. Selain itu dalam surat bersama APJATEL dan ATSI juga menyebutkan, pemberitahuan nilai sewa yang dilayangkan oleh Pemkot Surabaya sebelum Perda ditetapkan serta awal dan akhir masa sewa dinilai bertentangan dengan kaidah hukum sewa menyewa.

Selain itu penggenaan sewa lahan untuk jaringan utilitas yang dilakukan oleh Pemkot Surabaya dengan sangat tinggi, APJATEL dan ATSI menilai Pemkot Surabaya tidak mempertimbangkan peran penting dari penyelenggaraan telekomunikasi dalam dalam pembangunan nasional.

Terlebih lagi di masa pandemik akibat COVID 19. Tentu ini bertentangan dengan program pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan pemerintahan berbasis elektronik, transformasi digital menuju industri 4.0 dan pencanangan target penyediaan layanan internet di 12500 desa di Indonesia. [riq]

Tags: