Aspek Hak Politik Perempuan di Jatim Masih Rendah

Pemprov Jatim, Bhirawa
Meski merndapat Indek Demokrasi Indonesia(IDI) yang cukup tinggi namun  aspek pelaksanaan hak politik masih rendajh di Jatim terutama masalah hak dan partisipasi politik kaum perempuan.
Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jatim mencapai 59,32 pada tahun 2013 masih di bawah kinerja IDI nasional pada periode sama sebesar 63,68.
Kepala BPS Jatim, M Sairi Hasbullah menjelaskan, dari tiga aspek penialain indeks IDI jawa Timur masih lemah terkait aspek pelaksanaan hak-hak politik. Ia juga menyebut dalam aspek hak politik kekurangan jatim terutama pada masalah hak dan pertisipasi politik kaum perempuan.
K Aspek kebebasan sipil (civil liberty) di Jatim cukup tinggi, sebesar 71,37 poin. Aspek lembaga demokrasi bahkan lebih tinggi, yakni 82,10 poin.  “Yang mempengaruhi rendahnya IDI justru aspek hak-hak politik yang hanya 35,43 poin. Kontribusi hak-hak politik di provinsi ini sangat minim. Misal terlihat dari sedikitnya persentase peran serta perempuan dalam partai politik dan kurangnya persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi,” kata Sairi, Minggu (6/7).
Namun secara general, lanjut Sairi,  IDI Jawa Timur pada tahun 2013 hanya sebesar 59,32 poin dari skala 0-100, dibandingkan tahun 2012, IDI Jawa Timur mengalami kenaikan sebesar 4,33 poin, yakni 54,99 poin. “Walaupun angka IDI Jatim terbilang rendah, peningkatannya dari tahun ke tahun cukup signifikan,” ujarnya.
Sedangkan IDI nasional tahun 2013 sebesar 63,68 poin. Angka itu, kata Sairi, naik 1,05 poin dibandingkan IDI nasional 2012 sebesar 62,63 poin. “Meskipun mengalami peningkatan, tingkat demokrasi Indonesia masih tetap berada pada kategori sedang. Tapi memang ada fluktuasi,” ujarnya.
Menurut Sairi, tingkat demokrasi dalam penghitungan IDI tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori di antaranya Baik dengan indeks melebihi 80. Kemudian, kategori Sedang dengan indeks antara 60-80, dan Buruk di bawah 60.
“Sementara itu, selama perkembangan demokrasi di Jatim aspek hak-hak politik yang termasuk hak untuk memilih dan dipilih menjadi kunci penting dalam peningkatan IDI,” katanya.
IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Pengumpulan data dari 33 provinsi ini mengkombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Secara kuantitatif, BPS menganalisis berita di koran-koran besar pada tiap provinsi antara 1 Januari hingga 31 Desember 2013.
Setelah dievaluasi dan diidentifikasi, berita-berita yang berkaitan dengan demokrasi, data-data tersebut lantas dikumpulkan oleh BPS RI dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lainnya.
Meski demokrasi Indonesia belum terbilang baik, Sairi memandang capaian angka IDI masih dapat dimaklumi. “Yang terpenting dalam IDI bukanlah besaran angkanya, tetapi bagaimana setiap provinsi di Indonesia mencapai titik ideal,” katanya.  [rac]