Banmus dan Banggar Akhirnya Dipegang Pimpinan Dewan Ex Officio

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

DPRD Jatim, Bhirawa
Desakan sejumlah fraksi khususnya yang masuk dalam Koalisi Merah putih (KMP) yang terdiri Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, PKS dan PPP agar pembagian posisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dilakukan secara musyawarah dan mufakat akhirnya tercapai. Selanjutnya, sesuai kesepakatan awal, akhirnya diputuskan posisi Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim dijabat ex officio oleh pimpinan DPRD Jatim.
Ketua Pansus Tatib DPRD Jatim Freddy Purnomo mengaku dari hasil pertemuan seluruh ketua fraksi telah disepakati pembagian posisi baik di komisi maupun alat kelengkapan dewan secara musyawarah mufakat. Di mana jika FPDIP Jatim sebelumnya ngotot minta posisi satu ketua komisi dan tiga wakil ketua komisi akhirnya disepakati satu posisi ketua komisi dan dua wakil ketua komisi. Posisi ini sama dengan PKB yang dalam Pileg 2014 meraih 20 kursi.
“Yang pasti kita putuskan bahwa Banmus dan Banggar akan dipegang pimpinan DPRD Jatim sebagai ex officio. Selanjutnya kita akan membahas dengan semua ketua fraksi terkait peletakan ketua komisi maupun wakil ketua komisi serta alat kelengkapan dewan,”papar Freddy yang juga politisi Partai Golkar Jatim ini, Selasa (16/9).
Ketua Fraksi PKB Jatim Badrut Tamam mengaku sudah ada kesepakatan bersama dalam pembagian posisi pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan. Namun untuk subtansi fraksi mana yang akan diletakkan di Komisi A, B, C, D dan E belum ada pembicaraan. ”Tapi yang jelas di sini sudah kebersamaan. Dan masing-masing fraksi sudah menerima pembagian posisi baik di komisi maupun alat kelengkapan dewan. Kecuali di Banmus dan Banggar akan dipegang pimpinan DPRD Jatim sebagai ex officio,”papar politisi asal Madura ini.
Apakah itu merupakan kekalahan PKB atau PDIP yang sebelumnya ngotot mempertahankan posisi satu ketua komisi dan tiga wakil ketua komisi, dijelaskan pria yang terpilih kembali dalam Pileg 2014 ini jika tudingan tersebut tidak benar. Namun lebih dari itu PKB lebih melihat kebersamaan. Di mana semua fraksi dirangkul dan mendapatkan posisi meski di alat kelengkapan dewan yang kini diberikan kepada Fraksi Nasdem-Hanura.
“Meski  kita mendapatkan 20 kursi dan mendominasi di DPRD Jatim, tapi kita tidak ingin menang-menangan. Tapi kita meletakkan aksi solidaritas dan kebersamaan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Jatim. Jadi saya kira semua masalah dapat dibicarakan secara musyawarah kalau kita mengedepankan kepentingan rakyat,”tegas pria yang sempat maju sebagai Bupati Sampang ini.
Bahkan PDIP, tambah Badrut melalui Ketua FPDIP Suhandoyo menerima tawaran tersebut. Akhirnya disepakati jika PKB dan PDIP mendapatkan jatah satu ketua komisi dan dua wakil ketua komisi.
Seperti diketahui  Koalisi Merah Putih (KMP) mengancam tidak akan memberikan posisi pimpinan Banggar  dan Badan Musyawarah Banmus kepada PDIP jika tetap ngotot mempertahankan argumennya. Sebaliknya, PDIP mengancam jika tidak diberi posisi, kinerja Gubernur Jatim tidak akan mulus.
Anggota FPKS Jatim Hammy Wahjunianto menegaskan jika PDIP tetap ngotot dengan argumennya dan tidak menerima komposisi yang disampaikan oleh hampir seluruh fraksi, maka dipastikan posisi Banmus dan Banggar  tidak lagi dipegang oleh pimpinan DPRD Jatim sebagai ex officio.
“Memang kita akan mengambil jalan musyawarah mufakat untuk pembagian komposisi  pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan khususnya Badan Legislatif (Banleg). Tapi jika PDIP tetap ngotot, kami Koalisi Merah Putih akan membawa masalah ini ke Pansus Tatib Dewan bila pimpinan DPRD Jatim tidak lagi ex officio di Banmus maupun Banggar. Dan untuk mengambilkan keputusan tersebut kami di KMP siap voting,”tegas pria yang juga Ketua DPW PKS Jatim ini. [cty]

Tags: