Bapperda Jatim Hanya Mampu Sahkan 15 Raperda Sepanjang 2018

Foto Ilustrasi

(Sibuk Tugas Kedewanan)

DPRD Jatim, Bhirawa
Karena sibuk sebagai anggota dewan yang mempunyai fungsi budgeting, legislator dan pengawasan, membuat kinerja dewan dalam membuat raperda tak maksimal. Sesuai catatan Bapperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah) Jatim selama 2018 hanya mampu mengesahkan 15 Perda.
Diklarifikasi terpisah, Ketua Bapperda Jatim Ahmad Heri mengakui kondisi tersebut. Mengingat sebagai anggota dewan, mereka wajib melaksanakan tiga fungsi. Yaitu mulai fungsi budgeting, legislasi dan pengawasan. Tak heran jika pembahasan Raperda sering terkendala waktu karena mereka wajib melaksanakan tugasnya sebagai anggota dewan.
“Terkadang waktu kita berbenturan dengan pembahasan Raperda. Dan saya memahami mereka lebih mengutamakan tugas pokoknya sebagai anggota legislatif, “tegas politisi asal NasDem ini.
Dibanding 2014-2018, tambahnya pada 2018 produktivitas tergolong meningkat kendati belum dapat memecahkan rekor pada 2016. Berdasarkan data Bapperda DPRD Jatim, jumlah Raperda dalam Properda 2018 sebanyak 29 Raperda, tapi yang sudah disahkan hanya 15 Perda atau sekitar 52 persen.
“Kalau dari sisi jumlah perda yang disahkan, memang rekornya itu pada 2016. Sebab dari 33 Raperda dalam Properda, jumlah Perda yang disahkan mencapai 19 Perda atau 58 persen,” ujarnya.
Sebaliknya, jika dilihat dari sisi target Raperda yang diselesaikan dalam setahun, lanjut Heri, rekornya terjadi pada 2014 silam, di mana dari 20 Raperda dalam Properda yang mampu diselesaikan sebanyak 14 Perda atau sekitar 70 persen.
“Kalau dirata-rata capaian kinerja legislasi DPRD Jatim selama 4 tahun terakhir, persentasenya mencapai 46 persen atau 14-17 Perda, jadi tahun ini cukup lumayan karena bisa bertahan di atas 14 perda,” ungkap politisi asal Partai NasDem.
Masa sidang tahun anggaran 2018, Bapperda DPRD Jatim memiliki 29 Raperda dalam Properda. Rinciannya, 17 Raperda usulan DPRD Jatim dan 12 Raperda usulan eksekutif. “Yang sudah disahkan menjadi Perda sebanyak 15 Perda, terdiri dari 7 Perda usulan DPRD Jatim dan 8 Perda usulan eksekutif,” kata mantan Wakil Sekretaris PWNU Jatim. [geh]

Tags: