Sosialisasi Penanganan Tindak Pidana Pemilu antara Bawaslu Jombang dengan unsur Tiga Pilar di Ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang, Rabu (21-11)
Jombang, Bhirawa
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jombang bakal meningkatkan fungsi pemetaan pada pelaksanaan Pemilu 2019 nanti. Hal tersebut dilakukan untuk melakukan pencegahan agar adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Jombang beberapa waktu yang lalu tidak terjadi lagi pada Pemilu 2019.
Hal tersebut seperti dijelaskan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Jombang, Ahmad Udi Masjkur, Rabu sore (21/11) saat diwawancarai sejumlah wartawan usai acara bersama unsur Tiga Pilar di Ruang Bung Tomo, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang.
“Kedepannya nanti kita tentu akan melakukan fungsi pemetaan,” ujar Ahmad Udi Masjkur.
Udi menambahkan, adanya PSU di TPS 001, Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto, pada Pilkada lalu, menjadi catatan penting bagi pengawas pemilu untuk melakukan pemetaan TPS rawan.
“Ke depan akan jadi catatan penting terkait dengan potensi-potensi itu (pelanggaran). Itu nanti, agar di 17 April, itu menjadi catatan krusial kita. Karena TPS kita bertambah 100 persen. 4.295 dar sebelumnya 2147,” terang Udi.
Udi melanjutkan, untuk pemetaan TPS rawan, saat ini pihaknya masih belum melakukan karena, peraturan teknis pemetaan TPS rawan masih dalam pembahasan di Bawaslu RI.
“Kalau sampai kesana (pemetaan TPS rawan) belum. Karena peraturan teknisnya masih digodok di Jakarta, belum turun,” tandasnya.
Selain itu, untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan adanya pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten Jombang juga memberikan sosialisasi terhadap unsur Tiga Pilar yakni TNI, Kepolisian dan Pemerintah.
“Dalam rangka menjalankan tugas untuk melakukan pencegahan, kita menggelar sosialisasi tentang penanganan tindak pidana pemilu dalam pemilu 2019. Selebihnya ini, hanya penyemaian saja dalam rangkah pencegahan, semoga di pemilu 2019 tidak ada tindak pidana pemilu,” pungkasnya.(rif)
