Oleh :
Agus Samiadji
Wartawan Senior Anggota PWI Jatim
Keberadaan BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi yang dilaksanakan dan dinikmati oleh masyarakat selama ini “bak buah simalakama”. Kalau dimakan ayah mati, kalau tidak dimakan ibu mati. Artinya kalau harga BBM tidak dinaikkan maka pemerintah akan menanggung biaya subsidi setiap tahunnya sekitar Rp 360 triliun dan kalau dinaikkan akan berdampak lebih besar terjadinya kenaikan harga sembako, angkutan darat barang dan penumpang, biaya produksi pabrik yang semuanya itu akan berimbas tanggungjawab rakyat.
Beban rakyat bertambah besar, dengan adanya kenaikan TDL listrik, terutama rakyat golongan menengah ke bawah. Pada akhir jabatan pemerintahannya, SBY dengan tegas menyatakan tak akan menaikkan harga BBM bersubsidi, karena akan memberatkan beban masyarakat. Selain itu, kuota BBM bersubsidi sebesar 46 juta kiloliter masih akan cukup sampai akhir tahun, sehingga pemerintahan SBY Budiono tak akan meninggalkan kesan kurang baik di mata masyarakat.
Pemerintahan SBY sudah beberapa kali menaikkan harga BBM subsidi walaupun mendapat tanggapan keras dari elit politik di DPR RI khususnya dari PDI Perjuangan. Namun pemerintahan SBY tetap menaikkan sampai harga BBM bersubsidi sampai saat ini Rp 6.500,- per liter. Sementara hasil mengurangi beban subsidi yang diperoleh pemerintah sebagian kecil diberikan kembali kepada rakyat dengan bentuk bantuan langsung tunai atau BLT. Sebenarnya bantuan BLT kepada masyarakat yang tidak mampu baik, tetapi masih kurang mendidik. Namun apa boleh buat, daripada rakyat kecil dan miskin tidak dapat lebih baik dapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk menopang kebutuhan hidup sehari-hari.
Tepat Sasaran
Bagaimana pemerintahan baru Jokowi / JK nanti ? beranikah menaikkan harga BBM bersubsidi ? Pemerintahan Jokowi JK memang menghadapi tantangan berat sekali, tidak ada jalan lain terkecuali harus menaikkan harga subsidi BBM. Agar bisa melaksanakan segala visi dan misinya dalam menjalankan pemerintahan untuk kepentingan rakyat. Namun menaikkan harga subsidi BBM jangan dilakukan pada akhir tahun ini, harus menunggu beberapa bulan dalam waktu yang tepat. Sebelum menaikkan harga BBM bersubsidi agar mencari solusi antara lain bahan bakar alternatif serta bisa membongkar mafia BBM yang telah dilakukan oleh oknum aparat, dan petugas yang menangani penyaluran BBM.
Setelah menangani penyimpangan penyaluran BBM serta mencari alternatif BBM, maka baru menaikkan harga BBM bersubsidi. Kenaikan harga BBM bersubsidi agar tepat sasaran, antara lain untuk kendaraan angkutan umum barang maupun penumpang, helicak, sepeda motor, nelayan dan petani. Pengalaman selama ini, yang menikmati BBM bersubsidi hanya masyarakat menengah ke atas, masyarakat kecil hanya merasakan pahitnya saja.
Agar penyaluran BBM bersubsidi lancar, maka perlu pengawasan yang ketat oleh aparat keamanan, tidak diperkenankan membeli lewat jerigen, terkecuali mendapat surat dari Kepala Desa. Selain SPBU Umum ditambah, juga perlu ada SPBU khusus untuk para nelayan yang dibangun di daerah dekat pantai. Dengan adanya subsidi BBM tepat sasaran, maka diharapkan tidak terjadi gejolak kenaikan harga yang gila-gilaan.
Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo dalam seminar yang diadakan oleh Alumni Lemhanas di Jakarta pekan lalu menyatakan mendukung rencana menaikkan harga BBM subsidi untuk mengurangi subsidi anggaran setiap tahun sekitar Rp 360 sampai Rp 400 trilyun. Dikatakan oleh Susilo, setiap hari saja subsidi BBM Rp 1 trilyun. Ketua Umum Apindo Sofyan Wanadi mendukung rencana pemerintah menaikkan harga BBM subsidi, untuk mengurangi subsidi BBM yang setiap tahun sangat besar. Bahkan Sofyan Wanandi yang juga pengusaha itu memberi patokan kenaikan mencapai Rp 3.000 sampai Rp 4.000 per liternya.
Kalau usulan dari Ketua Apindo Sofyan Wanandi itu dilaksanakan maka harga per liter premium / solar mencapai Rp 9.500 sampai Rp 10.000. namun semuanya itu harus dikaji ulang dari segala aspek, melibatkan pengusaha angkutan serta pihak lain yang terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Industri Kreatif Sapta menyatakan agar hasil dari kenaikan BBM subsidi diperuntukkan untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan di darah terpencil, sehingga bisa meningkatkan perkembangan perekonomian rakyat.
Wakil Menteri Pariwisata Ekonomi Industri kreatif Sapta Nirwandar menambahkan anggaran di sektornya saat ini sebesar Rp 1,7 trilyun, dengan anggaran itu, mempunyai pemasukan sebesar Rp 200 trilyun. Karena itu, hasil dari kenaikan BBM subsidi bisa diberikan kepada pengembangan kepariwisataan dan ekonomi industri kreatif, yang bisa membantu perekonomian rakyat.
Memang benar, sektor pariwisata dan ekonomi industri kreatif tersebut akan banyak melibatkan tenaga kerja di daerah pedesaan maupun perkotaan. Namun, asalkan penggunaan dana tersebut harus tepat sasaran dan dilakukan pengawasan.
Pembangunan infrastruktur jalan menuju sentra industri pariwisata di daerah sangat kurang dan banyak yang rusak karena terbatasnya dana pembangunan. Bahkan dalam RABN tahun 2015 banyak mata anggaran yang ditahan karena tidak ada dananya. Karena perolehan pendapatan negara dari sektor pajak mengalami penurunan mencapai 15-20% dari target.
Presiden baru Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kalla harus menerangkan bahwa negara selama ini memberikan subsidi BBM setahunnya sekitar Rp 360 trilyun. Kalau semuanya itu dilakukan secara terbuka dan transparan, saya kira rakyat akan menerima.
Bagi penerima BLT (Bantuan Langsung Tunai) harus diseleksi agar tepat sasaran. Dan semua hasil subsidi diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, prasarana kelancaran ekonomi sampai ke pelosok daerah agar pembangunan ekonomi bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.
—————————— *** ——————————–
