BPK, APBD 2013 Wajar

Hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap pelaksanaan APBD 2013 Jawa Timur sudah diserahkan oleh Gubernur kepada DPRD. Dalam sidang paripurna gubernur juga memperoleh ucapan selamat, karena tahun ini Jawa Timur memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Itu status tertinggi yang diberikan oleh BPK, tetapi tidak berarti penggunaan APBD telah steril dari kesalahan. Bahkan ada juga yang dianggap penyimpangan.
Status WTP sudah diperoleh tiga kali berturut-turut, sejak APBD 2011. Tetapi setiap tahun, masih terdapat permasalahan yang harus diluruskan. Seperti penggunaan APBD 2011 lalu BPK juga memberi opini serupa (WTP), tetapi dengan “paragraf” tambahan. Yakni, paragraf yang berisi catatan 31 kesalahan dan ketidak-patuhan terhadap prinsip akuntansi pemerintahan. Seluruh catatan kesalahan temuan BPK harus dilakukan perbaikan.
Jika tidak, BPK akan menagihnya pada audit tahun depan, atau menjadi urusan Kejaksaan (dianggap penyimpangan). Pada tahun 2012 BPK juga memberi nilai WTP. Tetapi penilaian WTP bukan berarti pelaksanaan APBD Jawa Timur tahun itu “steril” dari permasalahan. Buktinya, BPK masih menemukan dua rekening yang tidak ditetapkan melalui SK Gubernur, sehingga berpotensi penyimpangan penggunaan anggaran.
Begitu pula walau diberi (nilai) opini WTP, bukan berarti paradigma APBD 2012 telah “sehat.” Kenyataanya, berdasarkan deskripsi dan analisis oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, belanja pegawai pada APBD 2012 mencapai 21,5%. Analisis (rasio) belanja pagawai diperlukan untuk mengetahui proporsinya, apakah kemahalan atau tidak. Tetapi angka 21,5% itu, sangat tinggi, jauh melebihi Belanja Pegawai Pemprop Jawa barat (12,7%) maupun Jawa Tengah (14,1%).
Semakin rendah angka rasionya berarti semakin kecil proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai. Itu dinilai semakin baik. Sebaliknya, manakala Belanja Pegawai mendominasi anggaran, maka pelaksanaan Belanja Daerah dinilai kurang baik. Karena pasti akan mengurangi porsi anggaran untuk program pembangunan (terutama belanja modal). Juga berisiko terjadinya penyimpangan.
Ternyata benar, Belanja Modal pada APBD Jawa Timur tergolong minimalis. Rasio Belanja Modal terhadap total Belanja, mencerminkan porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal. Semakin tinggi angka rasionya berarti semakin besar pula proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Modal berarti semakin baik.
Mengacu pada data deskripsi dan analisis APBD 2012 yang dikeluarkan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, rasio belanja modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada posisi 19,7%. Angka ini tergolong kecil dan jauh ada di bawah rata-rata nasional yang sudah mencapai 24,1%. Apalagi, jika dibandingkan dengan target RPJM Nasional (Perpres Nomor 5 Tahun 2010) yang mentargetkan proporsi belanja modal APBD tahun 2012 pada angka 28%.
Berdasar Perpres  5 tahun 2010, seharusnya belanja modal sudah lebih dari Rp 4,287 trilyun. Kenyataannya (pada APBD 2012), masih sekitar Rp 1,046 trilyun. Jika dibandingkan daerah lain, rasio Belanja Modal Provinsi Jawa Timur menempati peringkat k-5 terendah se-Indonesia. Peringkat Jawa Timur makin buruk jika belanja modal ini dihitung per-kapita.
Rasio belanja modal per-kapita Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 27,88 juta. Sangat jauh di bawah rata-rata nasional yaitu Rp 218,63 juta per-kapita. Jawa Timur ada pada posisi terendah ke-2 se-Indonesia. Rendahnya rasio belanja modal ini menjadi salahsatu penyebab kurangnya pengaruh APBD terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, APBD tidak cukup daya untuk menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi.
Belanja modal, ternyata juga menjadi sumber kejumbuhan SKPD. Banyak belanja barang untuk perawatan tetapi ter-bukukan menjadi belanja modal. Pada LHP BPK terhadap APBD 2013, beberapa SKPD juga “salah pembukuan” sampai puluhan milyar. Ini menjadi beban tersendiri karena harus dikembalikan, padahal dananya sudah kemana-mana..?
———   000   ———