Suasana diskusi bertajuk Peran Pemuda Dalam Merebut Masa Depan Jatim yang digelar Badko HMI Jawa Timur di Halte Café Pondok PETA Tulungagung, Rabu (31/5) kemarin.
Kab.Tulungagung, Bhirawa.
Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sampai saat ini, relatif berjalan stagnan, belum memberikan manfaat secara profit pada keuangan daerah. Padahal BUMD merupakan salah satu alat pemerintah daerah untuk menyejahterakan rakyat, karena secara tidak langsung lembaga ini mampu menggerakkan roda perekonomian rakyat.
Demikian pemikiran Praktisi BMT Tulungagung Suprihno, M.Pd saat ditemui Bhirawa seusai menjadi narasumber dalam diskusi yang bertajuk Peran Pemuda Dalam Merebut Masa Depan Jatim yang digelar Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Timur, Rabu (31/50) kemarin.
Menurut Suprihno modal yang disuntikkan pemerintah daerah melalui APBD, dapat “diputar” sehingga menghasilkan profit dan mampu menyumbang APBD, tentu hal ini sangat menguntungkan Negara sehingga prinsip otonomi daerah dapat benar-benar terealisasi.
Namun, pada kenyataannya menurut Suprihno kebanyakan BUMD tidak dikelola secara profesional dan hanya menjadi alat politik penguasa. Diskusi yang dibuka Ketua Umum Badko HMI Jawa Timur, Darmawan Puteratama, juga menghadirkan narasumber lain seperti Ketua DPD KNPI Tulungagung Mustopa, dan Pengamat BUMD/DES Bakti Riza Hidayat, SH.,C.LA.
Di sisi lain, Bakti Riza Hidayat menambahkan bahwa pemerintah daerah saat ini tidak hanya memiliki BUMD, tetapi juga BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) sesuai dengan UU Tentang Desa. Dengan adanya dana desa yang turun ke desa-desa sejumlah kurang lebih 1,2 Miliar, pemerintah desa yang tidak setiap tahun mempu menghabiskan anggaran sebesar itu akan lebih baik bila memiliki BUMDES sehingga sisa anggaran tersebut dapat dikelola.
Pembicara yang lain Mustopa, lebih menyoroti pengawalan atau kontrol terhadap BUMD, beliau berharap diskusi ini tidak hanya sekedar diskusi tetapi juga harus diimplementasikan dalam aksi nyata, yaitu pemuda harus berperan aktif dalam mengawal kinerja BUMD.
Pada sesi tanya jawab dan diskusi interaktif, Bakti menambahkan bahwa dalam segi pengelolaan, BUMDES jangan sampai meniru BUMD yang tidak dikelola secara profesional. Kelompok-kelompok pemuda harus mampu mengidentifikasi BUMD yang tidak sehat baik dari segi profesionalitas maupun laba/rugi. [why.wed]
