Bupati Mundjidah Wahab saat menerima kunjungan Mendes-PDTT RI, Abdul Halim Iskandar, Sabtu (08/08).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang menerima Kunjungan Kerja (Kunker) sekaligus silaturrahmi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes-PDTT) Republik Indonesia di Ruang Bung Tomo, Pemkab Jombang, Sabtu (08/08). Dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19, Gus Halim sapaan akrab Mendes-PDTT hadir beserta istri dengan melakukan cuci tangan serta cek suhu sebelum memasuki lokasi kegiatan.
Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab beserta pejabat di lingkup Pemkab Jombang, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang serta mantan pejabat di lingkup Pemkab Jombang menyambut hangat penuh kekeluargaan Mendes-PDTT yang secara silsilah keluarga merupakan cucu dari Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab.
Bupati Jombang, Hj. Mundjidah Wahab mengawali sambutannya menyebut bahwa Mendes-PDTT merupakan cucunya yang paling ganteng dan tetap awet muda.
“Alhamdulillah dapat bersilaturahmi dengan seluruh jajaran aparatur di lingkup Pemkab Jombang, di tengah kondisi masih mewabahnya Covid-19. Dan alhamdulillah, proses kesembuhan pasien terus meningkat. Pemerintah Kabupaten Jombang tetap dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, semoga semuanya diberikan kesehatan dan Covid-19 segera diangkat oleh Alloh SWT,” kata Bupati Jombang.
Pada kesempatan itu, Bupat Mundjidah Wahab memaparkan progres pembangunan Kabupaten Jombang. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 yang visinya adalah Bersama mewujudkan Jombang Yang Berkarakter dan Berdaya Saing.
Disampaikan juga oleh Bupati Mundjidah Wahab bahwa, program-program inovatif sektor pelayanan publik seperti Bulaga (Bupati Melayani Warga), dan progres pembangunan infrastruktur sejak 2014.
”Pelebaran jalan dan pembangunan jalan sudah halus semua, sudah cor semua. Pun demikian dengan pelebaran jalan Wonosalam, termasuk perencanaan pembangunan stadion bertaraf nasional, dan pembangunan pasar daerah,” papar Bupati Jombang.
Disinggung pula oleh Bupati tentang perkembangan nilai Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Jombang yang kini sudah mencapai 280 Milyar 150 juta Rupiah dengan capaian realisasi sudah 79, 53 persen, hingga penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) serta terwujudnya kemandirian desa di Kabupaten Jombang.
“Sudah ada 14 Desa mandiri dan sudah tidak ada lagi desa tertinggal di Kabupaten Jombang,” imbuh Bupati Jombang.
Ditandaskan Bupati bahwa, Kabupaten Jombang siap menjadi ‘pilot project’ program-program dari Kemendes-PDTT RI.
Mewakili aspirasi masyarakat Kabupaten Jombang, Ketua DPRD Jombang, Mas’ud Zuremi, menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus ucapan terima kasih atas kehadiran Mendes-PDTT untuk berkoordinasi terkait program pembangunan ke depan yang dapat disinkronkan dengan Pemkab Jombang. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi ajang silaturahmi temu kangen dengan Bupati Jombang, seluruh OPD, mantan Pejabat lingkup Pemkab Jombang, serta jajaran DPRD Kabupaten Jombang.
“Sebab Pak Halim ini menjadi Ketua DPRD Jombang selama 2 periode, pun demikian DPRD Jawa Timur berada di posisi wakil ketua dan ketua selama 2 periode. Saya menyebutnya pak menteri ini adalah asli orang ‘ndeso’, yakni asli Jombang. Jadi cocok kader desa yang menjadi Menteri Desa. Untuk itu, harapan masyarakat Jombang, bawalah rakyat dan masyarakat desa di Kabupaten Jombang bahkan seluruh Indonesia ini hidup lebih menjadi sejahtera. Untuk itu apa program Kemendes yang dapat ditarik ke Jombang, kita siap mendukungnya,” kata Mas’ud Zuremi.
Sementara itu, Mendes-PDTT RI, Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa dirinya merasa berbahagia karena berada diantara saudara dan sahabatnya dan lebih banyak menyampaikan ‘true story’ di tanah kelahiran yang menempa dirinya mulai dari nol di dalam struktur pemerintahan dan politik hingga 30 tahun.
“Apalagi saya berbicara di hadapan Bupati Jombang, mbah saya, politisi yang tak kenal waktu mulai gadis sampai gadis lagi. Meski usianya sudah sangat lumayan, tapi beliau masih sehat. Mari kita doakan beliau selalu sehat. Kesehatan beliau menjadi faktor penting bagi kelangsungan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Hj Mundjidah Wahab ini adalah representasi pesantren yang menjadi orang pertama di Kabupaten Jombang. Cucunya saja pernah kalah. Bupati di Jawa Timur yang paling cantik menurut saya adalah beliau,” ucap Abdul Halim Iskandar.
Mendes-PDTT juga menjabarkan soal perkembangan terkini penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang telah mencapai 99 persen. Proyeksi penggunaan Dana Desa hingga Desember 2020, masih membutuhkan alokasi anggaran hingga 53 Miliar Rupiah untuk desa-desa yang telah habis disalurkan.
Lebih lanjut dikatakan Mendes-PDTT, sesuai arahan Presiden Joko Widodo yakni soal Desa Aman Covid-19, maka alokasi Dana Desa bakal lebih difokuskan pada pengadaan masker.
“Kita akan melakukan Gerakan Masih Pengadaan masker yang diproduksi oleh desa tapi sosialisasi dan gerakan pembagian masker ke rumah-rumah dilakukan oleh Ibu-ibu PKK,” jelas Mendes-PDTT.
Hal ini, kata Abdul Halim Iskandar, merupakan bagian dari pelaksanaan protokol kesehatan yang pada intinya ada empat yaitu penggunaan masker, cuci tangan, jaga jarak dan menghindari kerumunan.
Presiden, kata Mendes-PDTT, menginstruksikan untuk fokus pada tahap pertama ini penggunaan masker yang akan dimasifkan sosialisasi ke desa-desa.
“Desa juga diminta produksi masif masker sesuai dengan kapasitas warga miskin, pengangguran dan kelompok marjinal yang ada di desa,” sambungnya.
Sementara untuk kelas menengah lanjut dia, diminta untuk melakukan pengadaan masker sendiri dan jika perlu melakukan gotong royong untuk mengadakan masker. Nantinya, warga desa diharapkan mempunyai masker lebih dari satu.
“Badan Usaha Milik Desa (BumDes) yang mengelola pengadaan masker, agar meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan ini masyarakat miskin bisa mendapatkan upah, dari hasil produksi masker yang dapat dijual untuk mendapat penghasilan yang dikelola oleh BumDes,” kata Abdul Halim Iskandar.
Sementara sambung Abdul Halim Iskandar lagi, dalam pendataan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), desa diberikan kewenangan untuk mendata melalui RT atau pendataan bisa melalui data yang sudah ada di desa itu sendiri.
“Serapan anggaran untuk PKTD sebesar 36 Trilyun bertujuan selain untuk mendorong pembangunan fisik desa juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin desa,” pungkasnya.(rif)
