BPBD Kabupaten Probolinggo memasok air ke Desa Gununggeni, Kecamatan Banyuanyar. [wiwit agus pribadi]
Probolinggo, Bhirawa
Memasuki musim kemarau, Bupati Probolinggo P Tantriana Sari menerbitkan status bencana kekeringan di Kabupaten Probolinggo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo diminta mengajukan dana tidak terduga (TT) untuk penanganan dampak kekeringan. Sebanyak 72 desa di 16 kecamatan berpotensi kekeringan.
Kalaksa BPBD Kabupaten Probolinggo, Anggit Hermanuadi, saat dikonfirmasi, Selasa (25/8) mengatakan, tidak ada anggaran tambahan dalam Perubahan APBD 2020 untuk penanganan kekeringan. Dengan begitu, pengelolaan bencana kekeringan nihil. “Tidak dapat tambahan anggaran untuk dampak bencana kekeringan. Kami masih mengajukan permohonan dapat anggaran dari provinsi untuk penanganan bencana kekeringan, “katanya.
Selain itu, dikatakan Anggit, status bencana kekeringan ditetapkan oleh Bupati Probolinggo status bencana kekeringan. Dengan penetapan status itu, pihaknya bisa mengajukan permohonan dana TT untuk penanganan dampak kekeringan. Sehingga, pihaknya pun tidak khawatir, tidak dapat tangani dampak kekeringan.
“Anggaran dana tidak terduga tahun ini masih sangat besar. Karena, dana tidak terduga yang dialokasikan, termasuk untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Probolinggo,” ungkapnya.
Anggit menjelaskan, sejauh ini sudah ada dua desa yang telah terdampak kekeringan dan mengajukan permintaan. Yaitu Desa Jurang jero Kecamatan Gading dan Desa Gunung Geni Kecamatan Banyuanyar. Pihaknya berharap, dampak kekeringan tidak sampai meluas. Beberapa hari lalu sempat turun hujan intensitas sedang sampai tinggi.
“Kami siap untuk menjatuhkan air bersih jika ada surat pengajuan permintaan dari desa atau kecamatan. Tapi kami berharap, dampak kekeringan tahun ini tidak terlalu meluas,” terangnya
Memasuki musim kemarau, potensi kekeringan mengancam beberapa daerah di Kabupaten Probolinggo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Probolinggo mencatat, ada 72 desa yang berpotensi mengalami bencana kekeringan. Puluhan desa ini tersebar di 16 kecamatan.
Yaitu, Kecamatan Sukapura, Kuripan, Bantaran, Leces, dan Tegalsiwalan. Lalu, Kecamatan Banyuanyar, Tiris, Krucil dan Gading. Sedangkan di wilayah timur ada Kecamatan Paiton, Besuk, Kraksaan. Dan wilayah Barat ada Kecamatan Wonomerto, Lumbang, Tongas dan Sumberasih, tuturnya.
Kabid Kedaruratan dan Logistik di BPBD Kabupaten Probolinggo Sugeng Suprisayoga mengatakan, 16 kecamatan tersebut masuk pada indeks bahaya kekeringan. Namun, belum tentu terjadi kekeringan di belasan kecamatan tersebut.
Indeks tersebut menurut Sugeng, dihitung berdasarakan jenis tanah, curah hujan, kondisi tutupan lahan dan lainnya. Intinya faktor yang dapat berpengaruh pada potensi krisis air atau kekeringan pada suatu daerah. “Jadi belum tentu daerah tersebut akan mengalami kekeringan. Namun, memang berpotensi,” paparnya.
Tahun lalu, menurut Sugeng, ada 14 desa yang mengalami kekeringan. Sehingga, mengajukan droping air bersih. Pihaknya pun mengirim air bersih ke 14 desa yang tersebar di delapan kecamatan itu. Yaitu, di Kecamatan Tegalsiwalan, Tongas, Bantaran, Wonomerto, Banyuanyar, Kuripan, Lumbang, dan Besuk.
Untuk tahun ini, baru satu desa yang mengajukan droping air bersih. Yaitu, Desa Jurangjero, Kecamatan Gading. Dan pihaknya sudah mengirim air bersih ke Jurang Jero. Droping air bersih bakal kembali dilakukan. Sebab, droping air bersih yang dilakukan sehari sebelumnya belum bisa memenuhi kebutuhan warga di RT 8/RW 7 yang mencapai 74 kepala keluarga (KK) atau 607 jiwa.
“Jaraknya cukup jauh. Makanya kami kembali melakukan droping. Sebab, Kamis (23/7) air yang dikirim masih kurang. Jadi hari ini (Jumat, red) kami kembali mengirim 6.000 liter air yang dibawa satu mobil tangki. Harapannya bisa memenuhi kebutuhan warga di sana,” tambahnya.
Sementara itu, kekeringan juga mulai melanda empat desa di wilayah Kabupaten Tulungagung. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga di empat desa tersebut dibantu kiriman air dari BPBD Kabupaten Tulungagung.
Kepala BPBD Kabupaten Tulungagung, Suroto mengungkapkan, bantuan air bersih untuk empat desa yang sudah mengalami krisis air dilakukan setiap hari dengan menggunakan mobil truk tangki. “Satu desa masing-masing dua rit dengan mobil tangki 5.000 liter setiap rit-nya,” ujarnya.
Ada pun empat desa yang telah mengalami kekeringan masing-masing adalah Desa Kalibatur dan Desa Banyuurip di Kecamatan Kalidawir, Desa Rejotangan di Kecamatan Rejotangan dan Desa Tenggarejo di Kecamatan Tanggunggunung.
Diakui Suroto, sudah menjadi kelaziman setiap tahun memasuki musim kemarau di Kabupaten Tulungagung terdapat desa-desa yang mengalami kekurangan air bersih. Utamanya, di wilayah Kecamatan Pucanglaban, Kecamatan Pagerwojo, Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Rejotangan dan Kecamatan Besuki.
“Wilayah-wilayah kecamatan tersebut setiap tahun rawan terhadap bencana kekeringan sehingga tiap tahun kami membantu menyuplai air besih ke wilayah tersebut,” paparnya.
Mantan Kasatpol PP Kabupaten Tulungagung ini selanjutnya menandaskan dari empat desa yang telah mengalami kekeringan itu tidak semuanya akibat musim kemarau. Tetapi ada pula akibat rusaknya pompa penyedot air yang dikelola oleh Hipam (himpunan penduduk pengguna air minum) setempat.
“Pompa Hipamnya rusak, sehingga membuat air kurang lancar. Tidak sepenuhnya karena kekeringan,” timpalnya.
Menjawab pertanyaan, Suroto mengatakan seiring terus tidak adanya hujan dan sudah memasuki puncak musim kemarau dapat dipastikan jumlah desa yang mengalami bencana kekeringan di Kabupaten Tulungagung akan semakin banyak. “Itu pasti. Nanti banyak kepala desa yang minta bantuan kepada kami untuk droping air akibat kekeringan,” tuturnya. [wap.wed]
