Bupati Usut Pungutan pada Siswa Sebelum Terima Rapor

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

Tulungagung, Bhirawa
Bupati Tulungagung Syahri Mulyo SE, MSi kaget dengan kabar masih adanya pungutan uang bagi siswa yang masih dipraktikkan oleh sebagian sekolah. Dia menegaskan akan mengusut tuntas terkait pungutan uang tersebut.
“Kami akan panggil Dinas Pendidikan. Mengapa hal ini masih terjadi,” ujarnya di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (17/6).
Menurut dia, pungutan atau tarikan dana bagi siswa bertentangan dengan realisasi visi dan misi Syahri Mulyo sebagai Bupati Tulungagung. Apalagi pungutan dana tersebut jumlahnya sampai mencapai jutaan.
“Karena itu dalam seminggu ini saya akan tandatangani Perbup terkait pungutan bagi siswa ini. Terlebih sebentar lagi sudah tahun ajaran baru dan penerimaan siswa baru. Perbup itu sekarang masih di Bagian Hukum,” katanya.
Syahri menegaskan dengan terbitnya Perbup tentang realisasi pendidikan murah sekaligus akan terjadi revolusi bidang pendidikan di Tulungagung. “Pendidikan murah harus terealisasi,” tuturnya.
Informasi yang diperoleh Bhirawa menyebutkan siswa kelas VII SMPN 1 Tulungagung saat ini dipungut dana masing-masing Rp 1,5 juta. Dana tersebut untuk pengadaan barang di sekolah tersebut. Di antaranya barang mebeler dan mobil untuk OSIS.
Salah seorang orangtua siswa menyebut dana Rp 1,5 itu sudah harus dibayarkan terakhir pada 21 Juni 2014 atau sebelum penerimaan rapor siswa. “Katanya Tulungagung sudah menerapkan pendidikan murah. Mengapa masih ada tarikan dana. Ini belum menerima rapor, apa nanti juga sewaktu daftar ulang akan ditarik lagi. Lalu di mana murahnya?,” tanyanya.
Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Tulungagung Drs Suharno MPd ketika dikonfirmasi kemarin menegaskan jika Dinas Pendidikan tetap komit dengan upaya Bupati Syahri Mulyo untuk merealisasikan pendidikan murah di Tulungagung. “Apa benar ada tarikan itu. Nanti kami akan panggil kepala sekolahnya. Mengapa hal itu dilakukan,” tandasnya.
Suharno menilai tarikan atau pungutan pada siswa dengan nilai yang relatif tinggi tentu menghambat upaya realisasi pendidikan murah. “Karena itu akan kami panggil kepala sekolahnya dulu,” terangnya lagi.
Sementara itu di Kantor DPRD Tulungagung, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tulungagung Drs Juli Bambang Purnomo mengatakan harus ada tindakan dari Dinas Pendidikan bagi sekolah yang melakukan pungutan dengan nilai relatif  besar. Ia mengingatkan pendidikan murah merupakan janji Bupati Syahri Mulyo dalam visi dan misinya saat kampanye Pemilukada Tulungagung 2013 lalu.
“Lalu apa namanya kalau masih saja banyak tarikan atau pungutan pada siswa. Yang namanya pendidikan murah ya sekolah murah tanpa ada keluhan soal biaya sekolah dari orangtua dan wali murid,” paparnya dengan mimik serius. [wed]

Tags: