Jajaran Komisi III DPRD Kota Mojokerto melskukan konsultasi ke Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. [ kariyadi/bhirawa]
Kota Mojokerto, Bhirawa
DPRD Kota Mojokerto bersama Pemkot Mojokerto secara sinergi memberi atensi besar terhadap keberadaan anak berkebutuhan khusus (ABK) atau inklusi.
Kedua lembaga ini berkomitmen untuk memberikan respon besar untuk menunjang perkembangan kalangan disabilitas tersebut.
Hal ini disampaikan Komisi III DPRD Kota Mojokerto dalam konsultasi ke Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
“Kami berharap adanya kepedulian yang besar dari pemerintah baik pusat dan daerah terhadap keberadaan ABK. Selayaknya mereka mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai di pelbagai lembaga pendidikan, ” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Suliyat kepada Direktur Pembinaan PKLK Kemendikbud Poppy Dewi Puspitawati, (11/12).
Bersama jajaran komisi yang menangani pokok pendidikan tersebut politisi PDI Perjuangan ini berharap seluruh sekolah dipersiapkan untuk menerima ABK. “Setiap sekolah kami harapkan bisa menerima dan memiliki fasilitas bagi ABK. Ini sebagai bentuk komitmen kepedulian pemerintah terhadap mereka. Kami juga tidak ingin ada penolakan bersekolah bagi mereka disekolah umum,” tambahnya.
Ia mengatakan agar setiap sekolah juga mengkader guru spesialis yang bisa memberikan materi pendidikan bagi mereka.
“Harus ada pengkaderan guru bagi mereka. Terlebih, ada kelas khusus bagi siswa inklusi di sekolah umum,” pungkasnya.
Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Mojokerto memberikan atensi khusus bagi perkembangan fasilitas infrastruktur bagi anak didik berkebutuhan khusus, atau inklusi. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) ini mulai menambah sejumlah fasilitas di sekolah reguler yang menerima peserta didik inklusi.
Diantaranya, pendidikan reguler yang saat ini dihuni kelompok siswa inklusi yakni SDN Mentikan 1 dan SMPN 8 Kota Mojokerto.
“Di sekolah tersebut kita akan terus membangun kamar mandi khusus untuk siswa inklusi. Kami akan berupaya untuk mengembangkan fasilitas untuk siswa inklusi tersebut hingga ideal dan memadahi,” kata Amin Wachid, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto.
Amin Wachid menjelaskan, Diknas terus mengembangkan fasilitas antar-jemput dan fasilitas jalan khusus di sekolah untuk siswa inklusi tersebut.
Ia menambahkan, dua sekolah saat ini telah memiliki jumlah siswa inklusi sebanyak 12 orang.
“Di SMPN 8 Kota Mojokerto ada 6 siswa inklusi. Sedang SDN 1 Mentikan ada 6 siswa inklusi, kita berikan atensi lebih pada kelompok siswa inklusi ini,” tambah Amin Wachid.
Setiap tahun diperkirakan jumlah siswa inklusi akan bertambah. Nantinya, Amin juga akan menambah guru pendamping untuk siswa inklusi.
“Sementara, jumlah guru pendamping sudah mencukupi. Tapi kami akan menambah jumlahnya. Sebab, pendampingan untuk siswa inklusi saat proses belajar mengajar juga penting,” ujarnya.
Terkait program Dinas Pendidikan ini, Kepala Sekolah SMPN 8 Kota Mojokerto Gusti Udijani Dalem mengatakan, saat ini pihaknya fokus ke peserta didik lambat belajar. Karena, fasilitas dan tenaga pendamping masih belum memadai.
“Pendidikan inklusi di SMPN 8 masih berjalan dua tahun. Saat ini, kami fokus ke peserta didik lambat belajar,” ujarnya.
Udi sapaan akrabnya menyebutkan, SMPN 8 Kota Mojokerto memiliki satu guru pendamping untuk siswa inklusi. “Pendampingan siswa inklusi juga dibantu dengan guru bimbingan konseling yang menpunyai pengalaman. Tapi, kalau tahun depan ada penambahan jumlah siswa kita kekurangan,” pungkasnya. [kar]
