Kota Blitar, Bhirawa
Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2013 oleh Badan Anggaran DPRD Kota Blitar akan dituntaskan pada bulan Juli ini. Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Kota Blitar, Glebot Catur Arijanto, SH.
Sesuia dengan jadwal yang telah disusun Banmus DPRD Kota Blitar ditargetkan pertengahan bulan Juli ini Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2013 tuntas yang sebelumnya telah disampaikan Nota Keuangan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 oleh Wakil Walikota Blitar, H Purnawan Buchori mewakili Pemerintah Kota Blitar pada Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Muh. Syaiful Ma’arif, Selasa malam (1/7) lalu. “Kami berharap pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar tahun Anggaran 2013 bisa segera tuntas. Saat ini masih dalam pembahasan Badan Anggaran,” kata Glebot Catur Arijanto, SH.
Lanjut Glebot Catur Arijanto, SH, berdasarkan penyampaian Nota Keuangan yang telah disampaikan oleh Wakil Walikota Blitar, H Purnawan Buchori, nantinya akan syahkan melalui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar tahun anggaran 2013.
Hal ini nantinya akan dijadikan sebagai dasar perumusan dan pembahasan Perubahan Anggaran pada APBD Kota Blitar tahun 2014. Untuk realisasi penggunaan APBD tahun 2013 dari sisi pendapatan daerah dari target Rp 600,647 miliar berhasil mendapatkan Rp 612,551 miliar atau mencapai 101,98 persen.
Sedangkan di sisi Belanja Daerah terealisasi Rp 594,594 miliar atau sebesar 91,48 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 649,994 miliar, sedangkan untuk pembiayaan daerah terdapat pembiayaan netto sebesar Rp 45 miliar atau 91,19% dari Rp 49 miliar, sehingga terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 62,958 miliar. “Dari SILPA yang ada ini nantinya akan masuk dalam pembahasan perubahan APBD Kota Blitar 2014,” ujarnya.
Selain itu, dalam pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2013, pihaknya akan melakukan koreksi secara detail terhadap kesamaan penganggaran dan capaian Visi dan Misi Kota Blitar APBD Pro Rakyat yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Dalam tugas kami sebagai penganggaran, kami juga akan melakukan analisa perencanaan penaganggaran apakah sesuai atau tidak, namun kami juga akan menekankan pada persoalan kebutuhan masyarakat,” jelasnya lagi. [htn]
Keterangan Foto : Glebot Catur Arijanto, SH [Hartono/Bhirawa]
