Pelayanan kesehatan di RSUD dr Soetomo Surabaya. Hingga kini tunggakan Jamkesmas 2013 sebesar Rp 63 miliar di RSUD dr Soetomo belum dapat dicairkan. Kondisi ini dikhawatirkan mempengaruhi pelayanan kesehatan untuk warga miskin.
DPRD Jatim, Bhirawa
Dipilihnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemprov Jatim sebagai salah satu SKPD yang memiliki orientasi pendapatan, mendapat protes keras dari dewan. Pasalnya, para wakil rakyat ini menganggap RSUD banyak membawa misi sosial daripada mencari profit oriented.
Anggota Komisi C DPRD Jatim Achmad Muhaimin menegaskan dirinya tidak sepakat jika RSUD yang ada di Jatim ditekan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Ini karena sejak awal berdirinya RSUD, disepakati untuk melayani masyarakat miskin (maskin) yang tidak mungkin mendapatkan pelayanan di RS swasta yang biayanya cukup mahal.
“Jujur saya sampaikan ke Dinas Kesehatan Jatim agar meninjau kembali keputusan tersebut. Bahkan dalam waktu dekat ini kami berencana untuk menyampaikan masalah ini ke gubernur. Sejak awal sudah menjadi tujuan kita semua jika berdirinya RSUD untuk membantu rakyat miskin. Karenanya APBD memberikan alokasi anggaran untuk pelayanan kesehatan di sejumlah RSUD di Jatim,”tegas politisi asal Partai Demokrat Jatim ini, Senin (30/6).
Dicontohkan di RSUD dr Soetomo yang juga menjadi salah satu rumah sakit rujukan bagi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) ternyata mengalami kerugian Rp1 juta setiap melakukan operasi untuk pasien kelas tiga. Sebab dana yang dialokasikan dari BPJS hanya Rp 4 juta per pasien, sementara tarif resmi untuk kelas tiga sebesar Rp 5 juta per pasien.
“Itu salah satu contoh, jika RSUD milik Pemprov Jatim terbesar di Indonesia Timur ini mendahulukan pelayanan kepada masyarakat miskin meski merugi. Karenanya saya setuju jika kebijakan Pemprov Jatim ini segera ditinjau ulang demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat miskin,”tambahnya.
Terkait dengan tunggakan RSUD dr Soetomo ke Menteri Keuangan yang mencapai sebesar Rp 63 miliar, dewan mendesak kepada pemerintah pusat segera melunasinya. Ini karena dana tersebut sangat dibutuhkan oleh RS untuk menjalankan roda operasional. Mengingat dana sebesar itu digunakan untuk memenuhi obat-obatan atau di bidang farmasi.
Bahkan, lanjut mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya ini pihaknya siap menjembatani pertemuan antara RSUD dr Soetomo dengan Menkes atau Menkeu. Dengan begitu eksekutif mendapat back up penuh dari dewan untuk menagih tunggakan tersebut yang hampir satu tahun tersebut.
“Dengan diikutsertakannya dewan paling tidak bisa menekan pusat untuk segera mencairkan tunggakan tersebut. Selain itu, ada semacam saksi jika kemudian pusat ingkar janji. Dan yang pasti satu tekat kami mendesak pusat dalam hal ini Menkes atau Menkeu untuk segera menyelesaikan tunggakannya ini,”paparnya.
Sebaliknya, jika tunggakan ini tidak segera ditutup dikhawatirkan akan berimbas pada pelayanan BPJS. Kalau sudah begitu, maka yang dirugikan adalah masyarakat khususnya mereka yang miskin. Pasalnya, RSUD tidak dapat belanja obat-obatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan maskin.
Seperti diketahui, belum terbayarnya tunggakan Jamkesmas 2013 oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 63 miliar di RSUD dr Soetomo sangat disesalkan oleh Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum. Karenanya mantan Sekdaprov Jatim ini telah meminta kepada Dirut RSUD dr Soetomo Surabaya dr Dodo Arnando untuk menagih tunggakan yang ngendon hampir satu tahun lamanya.
“Kami sudah meminta ke Pak Dodo untuk terus menagih tunggakan Jamkesmas 2013. Karena itu memang hak kita. Kalau dibiarkan, saya khawatir akan mengganggu cash flow khususnya untuk farmasi. Ini karena untuk obat-obatan tidak bisa diutang,”tegas orang nomor satu di Jatim ini belum lama ini.
Terpisah, anggota Komisi E DPRD Jatim Kodrat Sunyoto mendukung penuh jika RSUD milik Pemprov Jatim jangan dijadikan sumber pendapatan daerah. Mengingat hampir 70 persen RSUD bergerak di bidang sosial. Hal ini dibuktikan dengan alokasi anggaran di APBD Jatim sekitar 20 persennya diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan khususnya kepada masyarakat miskin.
“Memang sudah saatnya RSUD tidak lagi dijadikan profit oriented. Karenanya kalau itu dipaksakan maka justru akan merugikan masyarakat khususnya maskin. Untuk itu RSUD tetap dibiarkan saja sebagai lembaga sosial, dan sebagai penggantinya Pemprov Jatim bisa meningkatkan target pendapatan lewat beberapa dinasnya di antaranya Dipenda,”tegas politisi Partai Golkar ini.
Dirut RSUD dr Soetomo dr Dodo Arnando mengakui jika pihaknya bersama Komisi E DPRD Jatim sekitar Maret 2014 sudah menemui Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Kesehatan (Menkes). Saat bertemu itu rombongan dijanjikan tunggakan akan cair sekitar April 2014. Ini karena pihak BPKP masih melakukan perhitungan terhadap seluruh tunggakan Jamkesmas 2013 se- Indonesia yang mencapai Rp 4,3 triliun.
“Waktu itu kami senang karena Menkes dan Menkeu berikut Sekjen Menkes saat hadir beberapa waktu lalu di Surabaya berjanji akan mencairkan tunggakan tersebut sekitar April 2014. Tapi kenyataannya sampai akhir Juni 2014 belum ada tanda-tanda tunggakan tersebut akan cair,”tegas Dodo yang dihubungi lewat telepon genggamnya. [cty]
