Kota Madiun, Bhirawa
Di penghujung masa baktinya, sejumlah anggota DPRD Kota Madiun, tidak menyetujui rencana Badan Musyawarah (Banmus), menggelar kunjungan kerja (Kunker) ‘Bedol Kantor’ (semua anggota ikut). Anggota dewan yang secara tegas menyatakan tidak setuju dan menolak rencana Kunker Bedol Kantor, datang dari dari politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ngedi Trisno dan Armaya dari Fraksi Partai Demokrat.
Menurut Ketua fraksi PKB DPRD Kota Madiun, Ngedi Trisno, saat ini banyak agenda penting yang harus dikomunikasikan kalangan anggota dewan, daripada Kunker. Diantaranya, terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
Selain itu, pembahasan Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2014, pembahasan Kebijakan Umum APBD, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta pembahasan Perubahan Anggara keuangan (PAK). Karena itu, ia menghimbau kepada anggotanya untuk tidak mengikuti Kunker Bedol Kantor yang rencananya dilaksanakan pada Juni 2014 mendatang.
“Kalau PKB menghimbau anggota saya seyogyanya tidak megikuti Kunker Bedol Kantor. Kalau semua ikut, terus yang melayani masyarakat, nanti siapa ? Kalau secara pasti kapan pelaksanaannya, saya belum tahu. Karena saya belum menerima jadwal dari Banmus. Tapi informasinya seperti itu, ” kata Ketua Fraksi PKB, Ngedi Trisno, kepada wartawan, Rabu (28/5).
Hal senada juga diungkapkan, politisi dari Partai Demokrat, Armaya. Kepada anggotanya, Armaya yang juga Ketua Fraksi Demokrat ini, menghimbau untuk lebih waspada. Meski Banmus DPRD diketuai partai demokrat, pria yang akrab dipanggil Yayak ini, akan melakukan koordinasi dengan ketua Banmus untuk membahas ulang rencana Kunker Bedol Desa.
“Saya sebagai Ketua Fraksi Demokrat, kalau Kunker Bedol Kantor itu, secara kelembagaan, kurang bagus. Karena harus melihat azas kepatutannya. Kalau semua nanti berangkat, terus ada masyarakat yang ingin menyalurkan aspirasinya, kan tidak ada yang menerima. Itu nanti bisa jadi persepsi buruk di masyarakat. Secara program saya setuju. Tapi kalau Bedol Kantor itu yang tidak setuju,” papar Ketua Fraksi Demokrat, Armaya.
Selain melakukan koordinasi dengan Banmus, lanjut Armaya, pihaknya akan melakukan konfirmasi dengan Sekretaris Dewan maupun Ketua DPRD, terkait rencana Kunker Bedol Kantor. Adik kandung Wali Kota Madiun ini menilai, pembahasan ulang Kunker dianggap perlu, agar kantor dewan tidak kosong. “Anggota dewan lama ini kan sebagian ada yang injury time menjadi anggota legislatif. Jadi saya ingin nantinya tidak menimbulkan pandangan negatif di masyarakat,”tegas Armaya. [dar]
Keterangan foto :Armaya. [Sudarno/bhirawa]
