Dewan Sidoarjo Tolak BPJS

c-bpjsSidoarjo, Bhirawa
Daripada mendapatkan fasilitas kesehatan BPJS di ruangan RS kelas II, anggota DPRD Sidoarjo memilih tak perlu menggunakan fasilitas itu. lebib baik dibebaskan memilih RS yang dikehendaki dengan uangnya sendiri
Sesuai peraturan pemerintah, pada tahun 2015 ini seluruh anggota dewan dikover BPJS. Rencana perubahan layanan kesehatan bagi anggota DPRD Sidoarjo periode baru ini menghapus kerjasama dengan asuransi Krishna. Tentu saja perubahan ini mengundang tanggapan beragam dari anggota dewan terpilih.
Salah satunya Warih Andono, yang secara prinsip dirinya tak mempermasalahkan peralihan tanggungan asuransi kesehatan dari swasta ke BPJS pada tahun 2015 nanti. Namun begitu, untuk pelayanannya harus disesuaikan dengan layanan asuransi kesehatan sebelumnya.
”Tak ada masalah, yang penting layanan kesehatan BPJS kepada kita setara dengan asuransi swasta atau minimal se kelas VVIP. Kalau dapat kelas II yang tanpa AC dan campur dengan pasien lain, lebih baik tak usah,” tutur Warih.
Bukannya anggota dewan ini selalu meminta fasilitas VIP. Namun dengan kinerja yang begitu berat membahas berbagai masalah rakyat, rasanya perlu diimbangi dengan layanan RS yang ideal. Layanan kesehatan yang diberikan tidak kelas II seperti yang direncanakan. ”Kalau kelas II, ya sangat tidak imbang dengan kinerja kami. Apalagi biayanya kami yang bayar sendiri,” tutur Warih.
Dengan layanan kelas VVIP itu, otomatis nilai premi yang dibayarkan pun mesti ditanggung oleh APBD. Karena bagaimanapun juga, kinerja anggota dewan yang begitu berat, menjadi berimbang dengan layanan kesehatan maksimal ini. Premi BPJS dibayar sendiri oleh anggota, kalau sama-sama bayar lebih baik pilih RS sendiri.
Seperti diketahui, anggota DPRD Kab Sidoarjo periode 2014-2019 akan dilantik pada Oktober 2014 mendatang, tampaknya tak akan mendapatkan fasilitas asuransi kesehatan dan asuransi ketenagakerjaan seperti anggota dewan periode 2009-2014.
Pasalnya sesuai aturan yang tertuang pada Permendagri Nomor 37 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan anggaran tahun 2015, disebutkan untuk asuransi kesehatan bagi anggota dewan akan ditanggung melalui Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS). Untuk premi asuransi kesehatan anggota dewan malalui BPJS yang mesti dibayar nanti, sekitar 5% dari uang representatif yang diterima masing-masing anggota dewan. [hds]

Rate this article!
Dewan Sidoarjo Tolak BPJS,5 / 5 ( 1votes )
Tags: