Dewan Tulungagung Dukung PMK Masuk BPBD

Tulungagung, Bhirawa
Rencana Pemkab Tulungagung yang akan memasukkan Pemadam Kebakaran (Damkar) dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mendapat dukungan dari DPRD setempat. Sebelumnya, Damkar berada dalam naungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (PUBMCK).
Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Drs Alfin Halim MM, pada Bhirawa, Senin (7/7) mengungkapkan usulan agar Damkar masuk BPBD merupakan hal yang logis. “Itu usulan yang benar. Jadi perlu didukung,” ujarnya.
Ia menilai Damkar yang selama ini masuk ke Dinas PUBMCK menjadi kurang jelas keberadaannya. Apalagi kemudian sudah dibentuk lembaga BPBD.
“Sudah seharusnya Damkar masuk BPBD. Supaya lebih optimal dalam menjalankan tugasnya menangani bencana, seperti di antaranya bencana kebakaran yang sewaktu-waktu bisa terjadi di Tulungagung,” paparnya.
Politisi asal PAN ini selanjutnya mengatakan petugas Damkar sebenarnya tidak hanya bertugas sebagai pemadam kebakaran, tetapi juga dapat menangani bencana-bencana lainnya. “Seperti di luar negeri petugas Damkar juga bertugas untuk menyelamatkan anak yang tercebur di sumur, atau terjepit di tembok dan sebagainya. Dengan masuk ke BPBD petugas Damkar nanti akan lebih profesional dalam tugas penyelamatan,” paparnya lagi.
Sebelumnya, Bupati Syahri Mulyo SE MSi, mengatakan Pemkab Tulungagung akan merubah institusi Damkar dari yang sebelumnya bernaung di bawah Dinas PUBMCK ke BPBD. Perubahan ini akan merubah Perda No.5/2011 Tentang Pembentukan BPBD.
Proses perubahan ini sudah dilakukan dengan penyerahan Ranperda Perubahan No.5/2011 Tentang Pembentukan BPBD dalam rapat paripurna DPRD Tulungagung beberapa waktu lalu. “Nanti Pemadam Kebakaran akan masuk ke BPBD. Ini untuk optimalisasi peran BPBD,” ujarnya.
Selanjutnya Bupati Syahri juga mengungkapkan bakal membeli armada mobil pemadam kebakaran baru di tahun 2015 mendatang. Dia beralasan mobil damkar yang ada sekarang usianya sudah relatif tua. Apalagi potensi ancaman kebakaran di Tulungagung semakin besar. [wed]