Kota Mojokerto, Bhirawa
Sebanyak 15 siswa SMK Putra Bangsa Kota Mojokerto dipastikan tidak bisa ikut Ujian Nasional (UN) tahun ini. Pasalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto mencoret mereka dari Daftar Nominasi Tetap (DNT) peserta UN. Yang mengejutkan, yang mengganjal mereka menjadi peserta UN yakni Dinas Pendidikan, padahal Kota Mojokerto sudah mencanangkan sebagai Kota Pendidikan dan wajib belajar12 tahun.
“Secara administratif semua persyaratan untuk mengikuti UN kami penuhi. Sesuai syarat yang diatur kami sudah menyerahkan persyaratan untuk masuk Daftar Nominasi Sementara (DNS), di antaranya data-data buku induk, dan rapor. Tapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan tidak memenuhi syarat sehingga dari 23 siswa yang kami usulkan, hanya 8 yang masuk DNT peserta UN,” kata Kepala SMK Putra Bangsa Agus Ubaidillah, Senin (10/3).
Agus pun mensinyalir, digagalkannya 15 siswanya mengikuti UN cenderung subyektif. “Dugaan pribadi saya, ini kesengajaan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto dan persaingan SMK swasta lainnya sehingga banyak siswa kami digagalkan ikut UN,” ujar Agus mencoba menganalisa.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto Hariyanto menepis tudingan sengaja memangkas peserta UN dari SMK Putra Bangsa. “Kita sudah kasih kesempatan perbaikan data siswa, buku induk , rapor dan lainnya. Tapi sampai batas waktu yang ditentukan pihak sekolah tidak bisa memenuhi persyaratan 15 siswa masuk DNT,” kata Antok, panggilan karibnya.
Dengan kondisi ini, yang dapat DNT hanya 8 siswa. Antok pun menyebut pintu UN untuk 15 siswa itu sudah tertutup. “Kami jelas tak mungkinlah mencoret siswa sehingga tak bisa ikut UN. Justru kami akan perjuangkan demi hak pendidikan anak. Mereka kami coret karena tak layak masuk DNT,” terang dia.
Bahkan, 15 siswa SMK tersebut dalam catatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tergolong siswa fiktif. Dari 23 siswa kelas tiga, hanya 8 siswa yang memang murni siswa. Selebihnya atau 15 siswa itu siswa abal-abal. Kondisi itu diketahui saat timnya mendatangi sekolah saat jam pelajaran berlangsung.
Koordinator Pengawas Sekolah di Dinas Pendidikan Mojokerto Arifin Subkhi menjelaskan bahwa timnya menemukan ada yang tidak beres dari SMK Putra Bangsa. Tim datang karena untuk mengecek kelengkapan siswa sebelum masuk DNT peserta UN. Sekitar Oktober 2013 tim ke sekolah, namun mereka mendapati hanya ada 9 anak yang belajar.
“Bahkan kelas satu dan dua tak ada. Sementara kelas tiga, hanya ada sembilan siswa yang masuk. Itu pun sang guru tidak dalam posisi mengajar. Ini faktanya. Kami pun mencoret 15 siswa dari peserta UN karena tak dilengkapi syarat utama masuk DNT,” kata Arifin.
Kabid SMP, SMA/SMK Dinas Pendidikan Kota Mojokerto Jumadi juga menjelaskan bahwa tim verifikasi mendapati bahwa jumlah DNT yang diajukan ke Dinas Pendidikan tak sesuai realita. Mereka juga menemukan tak ada aktivitas belajar untuk siswa kelas 1 dan 2. Karena tak sesuai fakta, Dinas Pendidikan Jatim pun meminta Dinas Pendidikan Kota Mojokerto untuk memastikannya.
Sebelum ditetapkan siswa masuk DNT, sekolah harus menyertakan buku induk, rapot, dan riwayat pendidikan berjenjang. Namun setelah dicek, kelima belas siswa itu tak memiliki persyaratan ini. “Kalau memang siswa mutasi atau pindahan harus ada dokumen pendukung tadi,” kata Jumadi. [kar]
