Dinsos Jatim Rakor Sosial dan Launching Bansos Pangan Program Sembako

Kepala Dinsos Jatim, Alwi saat menyerahkan Bantuan Sosial Pangan Program Sembako dalam “Rapat Koordinasi Sosialisasi dan Launching Bantuan Sosial (Bansos) Pangan Program Sembako Tahun 2020”, di Grand Surya Hotel Kediri selama tiga hari mulai Rabu (11/3)-Jumat (13/3).

Pemprov Jatim, Bhirawa
Pemprov Jatim melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah menyelenggarakan “Rapat Koordinasi Sosialisasi dan Launching Bantuan Sosial (Bansos) Pangan Program Sembako Tahun 2020”, di Grand Surya Hotel Kediri selama tiga hari mulai Rabu (11/3)-Jumat (13/3).
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jatim—Alwi mengatakan, hasil yang diharapkan dari kegiatan rakor, antara lain mengoptimalkan penyaluran Bansos Pangan Program Sembako dan pelaporan secara periodik.
Selain itu, mengoptimalkan rekonsiliasi data penyaluran Bantuan Sosial Pangan Program Sembako dan percepatan penyaluran KKS, membangun sistem update data permaslahan terkait KKS yang tidak dapat disalurkan maupun saldo nol , hingga mengevaluasi permasalahan dan kendala di awal tahun pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Program Sembako Tahun 2020.
Dikatakannya, upaya peningkatan kesejahteraan KPM diluar Penerima Bantuan Sosial Pangan Program Sembako dari Pusat, Pemprov Jatim telah menyalurkan paket sembako dari APBD Provinsi Jatim Tahun 2020 sejumlah 35 KPM di Kota Kediri dan 65 KPM di Kabupaten Kediri dengan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Sebelumnya, dijelaskan Alwi, upaya peningkatan kesejahteraan sosial sepanjang tahun 2019 terus menunjukkan peningkatan, tercatat bahwa hingga September 2019 jumlah penduduk miskin di Jatim sebesar 4,056 juta orang (10,20 persen).
Jumlah tersebut menurun dibandingkan pada Maret 2019 yang mencapai 4,292 juta orang (10,37 persen), dengan kata lain, pada periode Maret 2019 hingga September 2019, penduduk miskin di Jatim turun sebanyak 236 ribu orang.
Alwi mengatakan, permasalahan kemiskinan merupakan tantangan utama pembangunan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan, meskipun tingkat kemiskinan Jatim menunjukkan trend yang menurun. Masih tingginya angka kemiskinan Jatim dibanding nasional mengisyaratkan Jatim harus menjadikan permasalahan kemiskinan sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan.
“Apabila diperhatikan, khususnya terhadap tingkat kemiskinan, peranan komodititas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan peranan komodititas bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan) dan komponen beras merupakan penyumbang terbesar dari garis kemiskinan,” katanya.
Hal ini mencerminkan, pengeluaran rumah tangga penduduk masih terkonsentrasi pada konsumsi pangan terutama bagi rumah tangga miskin.berbagai upaya penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan oleh pemerintah bersama masyarakat, termasuk bantuan sosial pangan program sembako.
Dijelaskan pula, mulai Januari tahun 2020 indeks bantuan sosial pangan non tunai program sembako sebesar Rp150.000 berupa sumber karbohidrat (beras, bahan pangan lokal lainnya), sumber protein hewani (telor, ayam dan ikan).
Kemudian sumber protein nabati (kacang-kacangan, tempe dan tahu), sumber vitamin dan mineral (sayur-sayuran dan buah-buahan)yang sebelumnya sebesar Rp110.000 hanya mendapatkan beras dan/atau telor.
Dan mulai Maret sampai Agustus tahun 2020, Kemensos akan menaikkan indeks bantuan sosial dari pangan dari Rp.150.000 menjadi Rp.200.000. Kenaikan ini merupakan bagian dari stimulus fiskal untuk mengatasi dampak wabah virus corona (covid-19).
Ditambahkannya, cash program ini merupakan respons pemerintah untuk menjaga konsumsi di lapisan terbawah tidak terganggu oleh perlambatan ekonomi.
“Jika dalam enam bulan prospek ekonomi sudah membaik, maka dana bansos akan kembali ke indeks Rp150.000 per bulan. Namun, jumlah itu bisa saja diperpanjang sesuai dengan kebijakan pemerintah,” ujarnya
Dikatakannya, pada 17- 23 Maret 2020, Inspektorat Jendral Kementerian Sosial Republik Indonesia akan melaksanakan kegiatan evaluasi program sembako di Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Probolinggo.
“Kami menghimbau kepada dinsos untuk mempersiapkan dokumen dan data-data yang diperlukan termasuk surat keputusan(sk) tim koordinasi (tikor) bansos pangan kabupaten/kota,” katanya. [rac]

Tags: