Kabid Fakir Miskin dan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Sampang, F. M Nashrun,
Sedikitnya butuh anggaran sekitar Rp1,2 Miliar tahun 2019, guna melakukan program verifikasi dan validasi (Verval) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sampai sekarang masih belum selesai. Bahkan hingga saat ini program tersebut masih terus berlanjut dan membutuhkan anggaran dalam setiap bulannya.
Program Verval DTKS itu dicanangkan yaitu untuk melakukan perbaikan data yang sempat hilang, selain itu juga sebagai pemadaan data dengan Dispendukcapil Sampang, agar semua penerima bantuan yang berada di Kabupaten Sampang bisa valid seperti sebelumnya.
Seperti yang diungkapkan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sampang, melalui Kabid Fakir Miskin dan Sosial, M Nashrun, dirinya mengatakan, program verval itu akan terus berjalan, karena proses perubahan data kependudukan perubahan orang miskin dan orang kaya itu masih terus bergerak.
“Sampai saat ini teman-teman operator yang berada di desa masih terus melakukan pendataan. Sementara ketika ada bantuan yang tidak tepat sasaran itu ranahnya desa untuk melakukan perubahan dengan melakukan Musdes perubahan,” ungkap M Nashrun saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (2/9).
Lebih lanjut Nashrun menjelaskan, sejauh ini kenaikan data perbaikan sudah mencapai 98 rubu jiwa perbulan Agustus di mana sebelumnya hanya 58 ribu jiwa. Jadi sejauh ini ada kenaikan sekitar 40 ribu jiwa.
“Kami targetkan mudah-mudahan di akhir tahun ini mencapai 120 sampai 125 ribu jiwa,” tegasnya.
Kendati demikian, untuk memaksimalkan perbaikan pendataan DTKS itu, Dinsos Sampang menggunakan anggaran APBD 2 untuk menunjang kinerja pihak Operator di desa masing-masing. Yaitu operator menerima gaji sebesar Rp85 Ribu per bulan.
“Untuk operator per desa itu ada satu orang, jadi tinggal mengalikan 85 ribu dikalikan 186 orang, itu selama enam bulan,” terangnya.
Sekedar informasi, program verval DTKS selain untuk melakukan perbaikan data kemiskinan dan pemadaan data kependudukan. “Program tersebut juga untuk mengembalikan semua program bantuan seperti sebelumnya baik itu program JKN/ BPNT itu akan seperti dulu lagi,” pungkasnya [lis]
