Dituduh Gelapkan STR Keperawatan, Pemilik Klinik Pratama Klagen Dicemarkan Mantan Perawat

Pemilik Klinik Klagen Hani Alfiyatulaili Mufida (tengah) yang didampingi kuasa hukum Yayan Riyanto (kanan), saat menunjukkan STR Keperawan Asli milik pelapor, yang kini masih dibawa. [cahyono/Bhirawa]

Kab Malang, Bhirawa
Pemilik Klinik Pratama Klagen, Desa Tajinan, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, telah dilaporkan ke Polres Malang. Sedangkan pelapor adalah mantan perawat Klinik Klagen Try Hendra Adisetya Saputra (28), warga Desa Triwung Lor, Kecamatan Kademangan. Kabupaten Probolinggo. Dalam kasus tersebut, Direktur Klinik Pratama Klagen atau dibawah PT Halim Hasanah Medika Hani Alfiyatulaili Mufida, telah dituduh menggelapkan Surat Tanda Registrasi (STR) Keperawatan asli Nomor P2T/3154/03.02/01/V/2018.

Menurut,Yayan Riyanto SH, MHum selaku kuasa hukum Hani Alfiyatulaili Mufida, Minggu (30/8), kepada sejumlah wartawan, jika kasus dugaan penggelapan STR yang dilaporkan mantan perawat Klinik Pratama Klagen Try Hendra Adisetya kepada klien kami, kini dalam proses hukum di Polres Malang, yang sudah berjalan sejak 27 Agustus 2020. “Klien kami dilaporkan karena dituduh menggelapkan STR. Padahal STR milik pelapor tersebut masih ada, dan kini masih disimpan dengan baik,” ungkapnya.   

Dijelaskan, kenapa STR milik pelapor tidak diberikan, karena Putra nama panggilan pelapor tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalahnya di Klinik Pratama Klagen. Dan bahkan, klien kami dijelek-jelekkan usaha kesehatannya, seakan-akan merugikan orang banyak. Karena Putra melaporkan persoalan tersebut ke Polres Malang, maka pemilik klinik tersebut meminta pendampingan hukum kepada dirinya. Sebenanrnya, persoalannya itu hanya urusan Memorandum of  Understanding (MoU)penyelenggaraan jasa perawat, yang harus diselesaikan pelapor.

“Jika Putra mengundurkan diri dan meminta maaf, pasti STR Keperawatan asli miliknya diberikan. Namun, dia malah melaporkan kliennya kemana-mana, dan membuat pengaduan ataupun somasi. Sebenarnya, cukup meminta maaf karena salah, pasti STRnya diberikan,” ujar Yayan.

Sedangkan, kata dia, Putra sendiri bekerja sebagai perawat sejak Januari 2020, dan STR tersebut sebagai salah satu syarat bekerja di Klinik Pratama Kalgen. Sehingga STR Keperawatan yang asli untuk sebagai jaminan, hal ini sesuai MoU jasa keperawatan di klinik tersebut. Namun, pada bulan Mei 2020, dia dikeluarkan dari grup konsul di WhatsApp (WA). Karena seringkali melanggar aturan di klinik, dan dia bukan dikeluarkan dari pekerjaannya.

Diantara pelanggarannya, kata Yayan, Putra sering tidak berada di klinik saat jam pelayanan tanpa izin, sering terlambat saat pergantian jaga, jika berpakaian hanya memakai kaos oblong dan tidak selalu mengenakan name tag saat melayani pasien serta suka merokok di dalam klinik. “Padahal, pihak managemen Klinik Pratama Klagen sudah membuat aturan dan juga sudah ditempel Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. “Tapi Putra tetep melanggar aturan tersebut,” paparnya.

Ditambahkan, dalam persoalan ini, Putra sebagai pelapor telah didampingi lima orang penasehat hukum dari Hukum Kodam (Kumdam) V/Brawijaya. Sedangkan penasehat hukum pelapor telah didantangani oleh Kepala Hukum Kodam V/Brawijaya, pada 24 Agustus 2020. Sehingga dalam persoalan yang dialami kliennya ini, hanya dibutuhkan permintaan maaf dari Putra saja, karena kesalahannya dalam bekerja di klinik kliennya.

Ditempat terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang drg Arbani membernarkan, jika ada persoalan di Klinik Pratama Klagen antara pemilik klinik dan mantan perawatnya terkait STR asli yang kini masih dibawa pemilik klinik. “Sebenarnya menurut aturan, STR Keperawatan asli milik seorang perawat, harus berada di Kantor Dinkes. Namun, saya sendiri juga tidak tahu, kenapa STR asli itu dibawa pemilik klinik. Dan pemilik klinik sudah beberapa kali kita panggil, tapi tidak pernah datang,” tegasnya. [cyn]

Tags: