Dirut Bank BPR Jatim Bank UMKM Jatim, Yudhi Wahyu bersama Kepala Kanwil BPN Jatim Heri Santoso dan Kepala Dinkop dan UKM Jatim Mas Purnomo Hadi menyaksikan penandatangan PKS antara Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan Cabang BPR se-Jatim
Surabaya, Bhirawa
Pimpinan Cabang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jawa Timur melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Jatim. Penandatanganan ini wujud gebrakan dari Bank BPR Jatim Bank UMKM Jatim dalam rangka memenuhi target mendapatkan nasabah baru dan ikut melakukan pemberdayaan Ekonomi masyarakat.
Direktur Utama Bank BPR Jatim Bank UMKM Jatim, Drs Yudhi Wahyu AK MM menuturkan, penandatanganan PKS ini merupakan tindaklanjut penandatangan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Bank BPR Jatim Bank UMKM Jatim dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Jatim Juni lalu.
Dengan adanya penandatanganan PKS ini, akses untuk mendapatkan nasabah baru khususnya pelaku UMKM akan semakin terbuka lebar. Sebab BPN sebagai lembaga resmi pemerintah yang mengurusi sertifikasi tanah, akan mengajak Bank BPR Jatim Bank UMKM Jatim untuk memberikan saluran kredit kepada masyarakat yang memiliki usaha dengan jaminan sertifikat tanah.
“Kami menargetkan bisa menggelontorkan kredit sebanyak Rp112 miliar. Tapi jika memungkinkan target itu akan kita naikkan. Nanti akan kita evaluasi,” ujar Yudhi, disela acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan Pimpinan Cabang Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur se-Jatim, di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Rabu (17/7).
Menurut Yudhi, setiap Cabang BPR Jatim telah memiliki tim untuk menindaklanjuti penandatangan PKS. Dengan tim ini akan semakin solid dan mempermudah untuk menggaet nasabah baru yang telah memiliki sertifikat yang diterbitkan BPN.
Dalam menggaet nasabah baru, Yudhi mengatakan, Bank BPR Jatim Bank UMKM Jatim tidak berjalan sendirian. Tapi dibantu Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jatim, yang memiliki jutaan UMKM. “Harapan kami dengan adanya sinergi ini, Dinkop dan UKM Jatim bisa mensortir UMKM mana yang potensial untuk kita beri pinjaman. Dinkop dan UKM Jatim punya UMKM binaan yang sangat banyak,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Jatim Heri Santoso mengatakan, pada 2019 ini BPN Jatim mendapat target untuk melakukan 1,725 juta pengukuran. Dari jumlah itu sertifikat yang dikeluarkan mencapai 1,280 juta sertifikat. Dengan banyaknya sertifikat yang dikeluarkan BPN, menjadi potensi besar untuk diagunkan.
“Pada 2018 nilai agunannya mencapai Rp120 triliun. Dengan semakin banyaknya sertifikat, maka makin banyak pula yang beredar. Terserah mau bank apa. Bisa bank swasta, bank BUMN atau bank BUMD,” terang Heri.
Selama ini, kata Heri, bank yang paling banyak menerima agunan sertifikat adalah BRI, Bank Mandiri, BNI dan Bank Jatim. “Hari ini (kemarin, red) BPR Jatim yang melakukan kerjasama. Mudah-mudahan bisa mengambil peran seperti bank-bank yang sudah menerima agunan sertifikat,” ungkapnya.
Setelah dilakukan MoU antara Bank BPR Jatim Bank UMKM Jatim dengan Kanwil BPN Jatim bulan lalu, lanjutnya, ada beberapa BPN dan Cabang BPR yang melakukan kerjasama dan berhasil mengeluarkan kredit dengan miliaran. “Dengan banyaknya sertifikat yang dikeluarkan BPN, saya berharap BPR bisa mengambil peran untuk memberikan agunan pemilik sertifikat. Karena potensinya sangat besar,” pungkasnya. [iib]
