Reno Zulkarnaen
DPRD Jatim, Bhirawa
Jabatan eselon II atau Kepala Dinas, Kepala Biro maupun Kepala Badan di tubuh Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih ada yang berstatus pelaksana tugas (Plt). Padahal, pembahasan APBD 2020 bakal segera dilakukan pada Nopember ini.
Hal ini membuat Anggota Komisi A DPRD Jatim, Reno Zulkarnaen memberikan pesan moral kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. “Pesan moral ke Gubernur Jatim, ketika pembahasan APBD 2020 yang dimulai pada pekan depan di masing-masing Komisi tidak ada lagi dinas, badan maupun biro yang Plt,” katanya saat ditemui di Surabaya, Rabu (30/10/2019).
Seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diisi oleh Plt antara lain, Dinas Pendidikan Provinsi Jatim, Dinas Sosial Provinsi Jatim, Badan Pendidikan dan Pelatihan Jatim, dan Dirut Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Disamping itu juga Asisten I dan Asisten III dan Dinas Sumber Daya Air.
Sehingga, lanjut Politisi Partai Demokrat ini, asumsinya dengan ditunjuknya definitif kinerja Kepala Dinas akan lebih cepat. “Karena kalau sudah definitif kan lebih ces pleng kerjanya dan bisa cepat mengeksekusi banyak hal,” ujar Reno.
Reno mengungkapkan tak kunjung ditetapkan definitif lantaran Gubernur pasti mempunyai pertimbangan. Meski demikian, Pria berpostur besar ini telah menyampaikan ke Sekdaprov Jatim Heru Thjahjono agar benar-benar bisa dilaksanakan. “Sehingga ketika pembahasan anggaran di tiap komisi sudah tidak ada lagi Plt di Dinas, Badan maupun Biro,” paparnya.
Komisi A, lanjut Reno, terus mendorong Gubernur untuk segera melakukan pengisian jabatan kepala dinas yang masih dijabat Plt. “Bagaimana fungsi efektif dan efisien ini bisa berjalan. Penekanan kita kedepan setiap pembahasan lebih banyak bertemu dengan mitra di masing-masing komisi,” jelasnya.
Sejauh ini, kata Reno, Plt memang punya tugas dan wewenang. Tapi, kata dia, status Plt tersebut telah berlangsung lama. “Sudah saatnya Bu Gubernur menunjuk orang-orang yang dianggap pantas agar kinerjanya bisa lebih maksimal,” pungkasnya.(geh)
