DPRD Jember Gunakan HMP sebagai Senjata Pamungkas Sikapi Pelanggaran Bupati

Ketua dan Pimpinan DPRD Kab Jember saat bertemu 11 Partai yang memiliki Wakil di DPRD Jember, Senin (29/6/2020)

Jember, Bhirawa
DPRD Jember siapkan Hak Menggunakan Pendapat (HMP) sebagai senjata pamungkas dalam menyikapi carut marutnya Pemerintahan di Jember. Langkah ini akan ditempuh oleh DPRD Jember, seiring dengan deadlock pembahasan APBD yang di fasilitsi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur, beberapa waktu lalu

Keputusan pimpinan DPRD Jember menggunakan HMP, mendapat dukungan dari 11 pimpinan Partai Politik yang memimiliki kursi di parlenen Jember, Senin (29/6/2020). Seperti yang disampaikan Sekretrais PKB Jember Ayub Junaidi.

Dalam pertemuan itu, Ayub menyarankan Hak Menyampaikan Pendapat (HMP) segera digulirkan. Kalau tidak, DPRD yang selama memiliki fungsi pengawasan anggaran akan terus dilecehkan. ” Ini momentum yang harus segera disikapi pimpinan DPRD. Sangsi dari Mendagri biarlah berjalan, HMP juga harus jalan, karena Bupati jelas-jelas menyalahi aturan perundangan-undangan,” tegas Ayub.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPD Partai Nasdem H.Marzuki dan Ketua DPD Partai Golkar Suhardjito. Menurut H. Marzuki, jika HMP menunggu sangsi dari Mendagri turun, DPRD Jember akan kehilangan moment. Sebaiknya, pimpinan DPRD Jember menetapkan tenggat waktu kapan HMP digelar.” Sebaiknya kita tetapkan kapan HMP bisa digelar, sambil menunggu signal sangsi turun. Jangan sampai semangat kita loyo karena kelamaan menunggu sangsi turun,” ujar Marzuki.

Marzuki juga berharap, dalam HMP nantu, semua anggata DPRD (50 orang) hadir.” Termasuk 8 orang wakil rakyat dari Nasdem wajib hadir, kalau tidak, SP 3 akan diterima,” kelakar H.Marzuki kemarin.

Ketua DPD Partai Golkar Suhardjito juga mengatakan, saat ini DPRD Jember diuji nyali keberanian melangkah menggunakan HMP.,” Tinggal jawabannya segera dikakukan atau menunggu.Jika segera, itu yang seharusnya dilakukan karena menyangkut masyarakat Jember. Jika masih menunda-nunda, pasti akan ada setan yang akan masuk. Dan kami yakin, kepercayaan masyarakat terhadap wakil-wakilnya di parlemen akan sirna,” tegas Suhardjito kemarin

Sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan PDIP dan PKS. Dalam pertemuan tersebut, PDIP yang dihadiri oleh Sekjennya Bambang Wahju dan Ketua PKS Ahmad Rusdan, menghendaki agar HMP digelar setelah sangsi Mendagri kepada Bupati Jember turun. ” Sebanarnya bola itu sudah ada di Mendagri, kita hanya melihat mau digiring kemana bola itu, jangan sampai bola itu dioper kembali ke Jember. Kita lihat sangsinya seperti apa, baru kita melangkah,”‘ujar Bambang Wahju kemarin.

Sementara Ketua DPRD Jember M. Itqon Sauqi mengaku akan mempersiapkan segala sesuatu untuk segera menggelar HMP.” Kita akan terus berkoordinasi dengan Mendagri dan Gubernur kapan sangsi terhadap Bupati Jember turun, kami akan segera menyiapkan segala sesuatunya untuk segera menggelar Hak Menggunakan Pendapat HMP,” pungkas Idqon kemarin.(efi)

Tags: