Trenggalek,Bhirawa
Langkah awal pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2020 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 Badan Anggaran (Banggar) DPRD Trenggalek gelar rapat dengan tim asistensi di Graha Paripurna gedung DPRD setempat. Jumat (7/8).
Ketua DPRD Trenggalek Samsul Anam mengatakan bahwa dalam rapat kerja bersama Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD), merupakan langkah awal membahas KUA-PPAS, APBD-P tahun 2020 dan APBD tahun 2021.
“Langkah awal dari sebuah pembahasan yang mestinya minggu kedua di bulan Agustus KUA -PPAS harus kita tetapkan. Akan tetapi karena pertimbangan lain serta adanya rujukan regulasi dari pemerintah pusat, yaitu permendagri yang baru turun tanggal 28 juli kemarin sehingga kita baru bisa fokus untuk membahas pada hari ini.” katanya.
Setelah pembahasan di forum Banggar, Lanjut Samsul membeberkan pembahasannya akan dilanjutkan ke tingkat komisi-komisi.
“Selanjutnya akan kita limpahkan kepada pembahasan di tingkat komisi-komisi sesuai dengan bidang tugas komisi.”tutur Pria yang saat ini menjabat Sekertaris di DPC PKB.
Samsul mengungkapkan banyak masukan dalam pembahasan diantaranya masukan penanganan yang lebih terarah sehingga bisa lebih menekankan dalam penurunan wabah covid-19 di Kabupaten Trenggalek.
“Tadi banyak masukan, dalam penanganan covid-19. Yang mana dalam penanganannya harus ada strategi yang spesifikasi agar efisien dan terarah sehingga bisa menekan wabah yang ada di kabupaten Trenggalek,” ungkapnya.
Dalam masukannya disebutkannya kedepan akan lebih mengutamakan pemberdayaan satgas covid desa.
“Masukan akan lebih difokuskan pada penanganan di tingkat desa dengan memberdayakan satgas covid desa dalam rangka penanggulangan covid-19,”ulasnya.
Ketika disinggung terkait penyerapan anggaran penaganan covid-19 yang sangat rendah , tetapi ada permintaan penambahan anggaran, Ia mengaku akan digunakan sebagai langkah pemulihan ekonomi di masa pandemi.
“Dengan terbitnya perpres tentang pemulihan ekonomi, kemungkinan akan ada kebijakan-kebijakan lain bukan hanya terfokus pada penanganan Covid-19. Namun bagimana melakukan pemberdayaan ekonomi dalam upaya menghadapi new normal,” cetusnya.
Usulan dari exekutif sekitar 6 milyar yang nantinya akan diberikan kepada pelaku usaha mikro.
“Selanjutnya perkembangannya bisa lain setelah dilakukan pembahasan KUA PPAS,” Tutupnya.(wek).
