Suasana seminar nasional pencegahan korupsi keuangan negara yang digelar FEB Umsida, kemarin.
Sidoarjo, Bhirawa
Cegah Perilaku Korupsi, Program Studi Manajemen Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) menggelar seminar nasional bertemakan ‘Pencegahan Korupsi Keuangan Negara untuk Menciptakan Good Governance’.
Kegiatan yang digelar, Selasa (4/12) di Aula FEB Umsida lantai VII tersebut, telah menghadirkan para pembicara anti korupsi yang berkompeten. Di antaranya Asisten Pemerintahan Pemkab Sidoarjo, Heri Soesanto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Timur, Difi Ahmad Johansyah, Manager Relationship dan CSR Pertamina Jatim, Rustam Aji dan Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Lufsiana Abullah.
Acara ini, dibuka langsung oleh Rektor Umsida, Hidayatulloh, dan menegaskan kalau pemberantasan korupsi tidak hanya berlaku di pemerintahan yakni korupsi keuangan negara.
“Akan tetapi juga di dunia pendidikan. Karena praktek korupsi bukan hanya korupsi uang tetapi juga bisa korupsi lainnya. Makanya pencegahan dini dari pribadi penting sebagai bagian anak bangsa harus menghindari praktek korupsi,” tegasnya.
Ketua Pelaksana Seminar Nasional As’at Rizal juga menegaskan, kalau kami menggelar acara ini, karena semakin maraknya kasus korupsi.
“Padahal, korupsi bisa merusak berbagai sendi-sendi pemerintah. Karena itu, melalui seminar ini mahasiswa S1 dan S2 kami, agar lebih memahami korupsi dan menjadi generasi anti korupsi,” tegasnya.
Ia menguraikan, ratusan peserta yang mengikuti seminar nasional ini, bukan hanya mahasiswa S1 dan S2 FEB Umsida. Akan tetapi, juga dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo dan sejumlah perwakilan SMA dan SMK Muhammadiyah di Sidoarjo.
“Karena target kami bisa memutus budaya korupsi, dan melahirkan generasi anti korupsi untuk membangun pemerintah yang bersih dan berwibawa (good governance),” urainya.
Sementara salah satu pembicara, Asisten I Tata Pemerintahan Pemkab Sidoarjo, Heri Soesanto juga menegaskan untuk menghindari praktek korupsi birokrasi, Pemkab Sidoarjo menerapkan pelayanan birokrasi online. Mulai dari perizinan hingga pembayaran pajak. Hal ini membuat Sidoarjo mendapatkan banyak penghargaan dan apresiasi. “Dengan menerapkan sistem online, semua harus terbuka dan bisa diakses masyarakat. Termasuk yang terbaru pengajuan Bantuan Sosial (Bansos) harus lewat online. Ini bagian elektronik governance,” ungkapnya.
Kepala Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Timur, Difi Ahmad Johansyah menegaskan salah satu pencegahan perilaku korupsi adalah menerapkan praktek pelayanan elektronik (e-governance). Selain itu, juga meningkatkan akhlak Sumber Daya Manusia (SDM).
“Karena hal paling utama dalam pencegahan korupsi di negara maju hanya 2 faktor itu yang utama. Peningkatan akhlak SDM pejabat dan pelayanan serba online (elektronik) itu ,” katanya. [ach]
