Fenomena Gunung Es Pernikahan Anak

Oleh :
Uzlifah, SS.
Ketua Majelis Pembinaan Kader Aisyiyah kota Malang

Darurat pernikahan anak harus segera mendapatkan perhatian, dalam hal ini DPR yang sudah mendapatkan mandat untuk mengubah Undang Undang. Dengan diterimanya uji materi judicial review oleh Mahkamah Konstitusi , maka secara legal formal UU nomor 1 tahun 1974 resmi batal.
Banyaknya kasus dari tahun ke ketahun, pernikahan anak disebabkan karena persoalan internal rumah tangga, dan hampir ada kesamaan disemua daerah pemicunya justru dari orang tua mereka sendiri. Dipandang dari sudut biologis, anak usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki -laki memamg masih sangat rentan dengan persolan anak – anak, diusia segitu peran orang tua masih sangat kuat, bahkan bisa dikatakan sebuah kesalahan orangtua bila ada kesalahan yang diperbuat oleh anak – anak yang belum dewasa atau cukup usia. Dan faktanya era sekarang ini tidak sama dengan jaman jahiliyah disaat rasul masih hidup juga sangat berbeda dengan jaman kerajaan, jaman sebelum Indonesia merdeka, jaman orde lama maupun jaman orde baru. Sekarang banyak anak dimanjakan dengan berbagai macam perkembangan tehnologi, maka tentu prilaku dan pola pikir anak sangat berbeda dengan jaman – jaman sebelumnya. Bahkan kebanyakan orang berpendapat saat ini laki – laki berusia dibawah usia 25 tahun itu masih belum bisa menjadi lelaki dewasa yang bisa diandalkan, pengaruh sosial dan digital yang sangat luar biasa menjadi tantangan tersendiri.
Sekarang ini anak perempuan berusia 16 tahun dan anak laki – laki berusia 19 tahun masih belum bisa mandiri dalam menentukan garis kebijakan hidupnya, mereka kebanyakan belum matang dan dewasa, mereka kebanyakan masih memutuskan sesuatu berdsarkan kepentingannya sendiri berbasis apa yang mereka lihat dalam kesehariannya, sehingga banyak sekali persoalan kenakalan anak yang berhubungan dengan seks bebas, narkoba, dan kejahatan lainnya akibat rapuhnya mental anak yang mudah terpengaruh dengan apa yang ada disekitarnyta, nah ini yang berbahaya karena pengaruh sosial dan digital itu lebih besar dari pada pengaruh akal sehat, karenanya orangtua dalam hal ini sebagai titik atau pusat aliran untuk sebuah kebaikan menjadi sangat penting peranannya untuk menentukan keputusan. Dan baik bagi mereka yang masih sangat bergantung pada kearifan orang tua setiap tindakan yang akan diambilnya. Dengan catatan keluarga yang berkualitas tentuntya.
Meski tidak bisa dipngkiri ada banyak pula diantara anak yang seusia itu sudah sangat mandiri dan sangat matang bahkan terkadang mereka bisa menjadi tumpuan keluarga, nah yang seperti ini jumlahnya sangat sedikit atau bisa dihitung dengan jari, dan perlu digarisbawahi bila ada yang seperti itu juga tidak lepas dari pola berkehidupan dalam sebuah keluarga. Orangtua yang sukses mendidik anak seperti itu tentu merka tergolong berilmu, pelibatan pada setiap aktivitas dan penyadaran agar anak punya rasa tanggungjawab sejak dini, biasanya akan menghasilkan anak yang kuat, tangguh , punya empati sesama dan tentu lebih dewasa dari anak seusianya.
Kasus – kasus pernikahan anak yang masih duduk di SMP yang banyak terjadi di Sulawesi, sumatera , kalimantan bahkan Jawa juga wilayah dan daerah lainnya, menurut penulis tidak serta merta semua untuk menuruti keinginan para mempelai tapi justru penyebabnya adalah orangtua mereka sendiri yang mengijinkan bahkan menyarannkan, dan ini menjadi persoalan tersendiri untuk bisa menyadarkan para orang tua.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2014 saja ada 911.644 kasus pernikahan anak dan yang paling tinggi di wilayah Jawa Tengah kemudian disusul Jawa Barat dan Jawa Timur. Pada data BKKBN tahu 2016 di Jawa Tengah saja ada 30.128 pengajuan dispensasi dan hanya 16.290 yang dikabulkan. Saking daruratnya persoalan pernikahan anak ini sampai – sampai pemerintah Gunung Kidul pada tahun 2015 mengeluarkan Peraturan Bupati nomor 36 dan telah memberikan penghargaan pada desa yang pernikahan anak 0 persen. Selain itu juga, untuk melakukan pencegahan agar pernikahan anak ini tidak semakin meresahkan, pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( KPPPA) meminta agar Undang Undang segera diubah.
Berdasarkan data dan fakta diatas , menurut penulis rendahnya pendidikan pada sebagian para orang tua di Indonesia menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan anak.
Dengan dalih supaya bisa membantu meningkatkan ekonomi keluarga, banyak orang tua yang rela bahkan menjodohkan dan menikahkan putra putri mereka diusia anak – anak, malah ada yang tega menikahkan mereka dibawa usia.
Mereka seakan menutup rapat – rapat mata mereka , banyaknya persoalan Rumah Tangga, misalnya kekerasan, pembelengguan hak suami atau istri , perselingkuhan, kemiskinan, sampai pada perceraian merupakan akibat dari pasangan suami istri yang rata – rata belum mempunyai kematangan berfikir dan belum mempunyai ilmu yang mumpuni untuk memenej sebuah rumah tangga.
Oleh karena itu hemat penulis disamping mendesak untuk segera ditetapkannya Undang Undang baru terkait batasan usia anak menikah dengan mempertimbangkan faktor sosiologis selain faktor agama dan biologis , maka akan sangat penting sekali jika diiringi dengan langkah penyadaran bagi masyarakat umumnya dan para orangtua utamanya agar didorong untuk memahami bahwa anak itu merupakan amanah dari tuhan, potret kehidupan anak mau dijadikan seperti apa semua tidak lepas dari peran orang tua, perlu difahamkan juga pada para orang tua akan hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak sebagai anak, tentu dengan tidak menafikan kewajiban – kewajiban anak yang salah satunya adalah taat pada kedua orangtua. Dengan penyadaran yang bisa melibatkan semua elemen masyarakat dengan beragam profesi yang disatukan didukung dengan program pemerintah, diharapkan para orang tua bisa memenuhi kewajiban sebagai orang tua dengan memberikan sepenuhnya hak anak dengan memberikan penghidupan yang layak pada putra putri mereka dengan tidak sedikitpun mengebiri hak mereka, dimana hal tersebut juga dilindungi Undang Undang.
Nah hal ini bisa dicapai bila semua saling memahami tanggung jawab masing – masing. Tidak hanya pada persoalan Undang Undang yang merupakan tugas legislatif untuk merumuskannya, akan tetapi ini juga tugas masyarakat secara luas, semua harus bersinergi . Selamatkan putra -putri ibu pertiwi kita, jangan biarkan masa depan dan kebahagiaan mereka terenggut hanya karena sebuah kesalahan menikah sebelum waktunya.

———- *** ———-

Rate this article!
Tags: