Fraksi PKB Apresiasi Langkah Taktis Mendes dan Gubernur

(Keluarkan SE Terkait Dampak Corona)
DPRD Jatim, Bhirawa
Fraksi PKB DPRD Jatim mengapresiasi langkah cepat Menteri Desa Dan PDT Abdul Halim Iskandar dan Gubernur Jatim Khofifah Indra Parawansa yang dengan cepat membuat kebijakan pengalihan anggaran untuk digunakan mendukung penanganan wabah Cofid-19.
“Kami sangat mengapresiasi langkah beliau, sesuai perintah Presiden lewat Inpres no 4 th 2020 tentang refoccusing kegiatan, yaitu realokasi anggaran dan percepatan pengadaan barang dan jasa pada 20 maret 2020, dan langsung membuat SE Mendes no 8 th 2020 tentang desa tanggap covid 19 dan penegasan padat karya tunai desa tertanggal 24 maret 2020, serta dan SE gub no 411.22811/112.2/2020 tentang pencegahan dan pengendalian covid 19 di desa tertanggal 27 maret 2020,” kata Anik Maslacah Wakil Ketua DPRD Jatim dari FPKB DPRD Jatim, Senin (30/3).
Menurut Anik yang juga wakil Ketua DPW PKB Jatim ini, langkah Mendes sangatlah strategis mengingat desa adalah urat nadi penting pemerintahan di negeri ini.
“Ini penting karena jantungnya pemerintahan ada di desa, mobilisasi desa utk melakukan sosialisasi pencegahan secara masif. Tentu ini akan meminimalisir penyebaran covid sedini mungkin. Harapan besarnya wabah ini bisa teratasi sehingga tidak sampai terjadi KLB. Dan Indonesia tidak perlu melakukan lock down,” tegasnya.
Sementara itu Ketua FPKB Fauzan Fuadi di kesempatan terpisah menegaskan apa yang dilakukan Mendes Abdul Halim Islands, merupakan bagian dari tindakan preventif (pencegahan) lebih murah dan mudah daripada tindakan kuratif (mengobati).
“Ini kerja taktis beliau, seiring dengan penanganan kesehatan, maka agar perekonomian tetap berputar, disinilah pentingnya SE mendes no 8 th 2020 ini agar program program dialihkan menjadi padat karya tunai desa,” terangnya.
Dimana, lanjut dia, proyek-proyek infrastruktur tenaga diambilkan dari tenaga kerja di desa setempat dengan upah langsung bisa diterima tiap hari.
“Karenanya desa perlu merespon cepat utk segera merealokasi anggaran mengingat di Maret-April ini terealisasi dana desa utk seluruh Indonesia. Dan FPKB siap mengawal agar anggaran tersebut cepat terserap dan tepat sasaran dengan menejemen transparan dan akuntabel,” pungkasnya. [geh]