Pimpinan definitif DPRD kota Probolinggo dilantik.
Kota Probolinggo, Bhirawa
Setelah lebih dari tiga minggu dilantik, DPRD Kota Probolinggo akhirnya memiliki pimpinan definitif. Tiga pimpinan tersebut dilantik oleh Plt Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Eva Rina Sihombing. Langsung bergerak cepat dalam membentuk AKD (alat kkelengkapan dewan), hasilnya partai Golkar tidak mendapat jatah satupun, namun tetap menghormati hasil proses demokrasi tersebut dan mendukung eksekutif.
Tiga pimpinan itu adalah Abdul Mujib dari PKB sebagai ketua DPRD. Serta, Haris Nasution (PDIP) sebagai wakil ketua I dan Wakil Ketua II Fernanda Zulkarnain (Golkar). Ketiganya resmi dilantik setelah SK Gubernur Jawa Timur tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Probolinggo periode 2019-2024, turun. SK bernomor 171.425/1247/011.2/2019 itu ditetapkan pada 16 September 2019.
Ketua DPRD Kota Probolinggo Abdul Mujib, Rabu 18/9 malam usai pembentukan AKD mengatakan, setelah pelantikan banyak tugas yang harus segera ditindaklanjuti. “Seperti malam ini segera membahas tatib (tata tertib) dan alat kelengkapan DPRD (AKD), dalam 2 hari semunaya sudah terbentuk dan terlaksana dengN Bik.
Setelah pembentukan AKD ini, dilanjutkan dengan pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) 2019. “DPRD punya tanggung jawab untuk menyelesaikan pembahasan P-APBD 2019. Program-program yang berkaitan dengan masyarakat,” katanya.
Wakil Wali Kota Probolinggo Moch. Soufis Subri mengaku, berharap besar terhadap pimpinan DPRD Kota Probolinggo, untuk membawa aspirasi masyarakat. Sehingga, menuju Kota Probolinggo yang lebih baik.
“Pimpinan DPRD bersama Pemerintah Kota Probolinggo diharapkan dapat berjalan beriringan sesuai fungsi, tugas, wewenang, dan hak DPRD. DPRD mempunyai tiga fungsi. Yaitu, fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan raperda; fungsi anggaran dalam kewenangan anggaran APBD; dan pengawasan untuk mengontrol pelaksanaan perda dan aturan lainnya,” jelasnya.
Politisi Demokrat ini juga menyentil beberapa pekerjaan rumah yang mendesak untuk segera dibahas bersama DPRD. Salah satunya P-APBD 2019. “Banyak harapan dan aspirasi masyarakat agar P-APBD 2019 sudah disetujui DPRD. Kami berharap AKD segera dibahas agar kegiatan bisa berjalan seperti harapan masyarakat,” tandasnya.
Namun Fraksi Golkar DPRD Kota Probolinggo, tak dapat jatah kursi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Padahal ekspektasi publik meramalkan, Golkar berpeluang besar menduduki unsur pimpinan salah satu komisi maupun Badan Kehormatan (BK). Wacana berkembang terhadap Golkar bukan tanpa alasan. Selain memiliki kursi terbanyak nomor tiga setelah PKB dan PDIP, partai berlambang pohon beringin ini sebelumnya disebut-sebut konek dengan PDIP mengendalikan ritme dan gestur politik DPRD terhadap eksekutif.
Dalam sidang paripurna pembentukan AKD, Rabu 18/9 malam, Fraksi Nasdem dan Fraksi Gerindra, sebelumnya sepi dari gosip, justru meraih jatah kursi pimpinan. Sibro Malisi (Nasdem) terpilih sebagai Ketua Komisi 2 DPRD, sementara koleganya, dr. Aminuddin (Gerindra) mendapat jatah Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA). “Lobi-lobinya kuat. Nasdem dan Gerindra punya nilai tawar untuk meyakinkan semua fraksi,” tutup politisi itu.
Dua anggota Fraksi PKB, Jalal dan Mahrus Ali, masing-masing mendapat jatah ketua komisi 1 dan Ketua BK DPRD. Disusul kemudian anggota Fraksi PDIP Agus Ryanto, sebagai nahkoda komisi 3 yang diantaranya membawahi bidang pembangunan, pekerjaan umum, ketanagakerjaan, pemuda dan olahraga.
Gabungan Fraksi Demokrat-PKS, masing-masing mendapat jatah Wakil ketua dan sekretaris komisi. Sri Wahyuningsih (Demokrat) Wakil Ketua Komisi 3, Heru (Demokrat) Wakil Ketua Komisi 2, dan Syaiful Rohman (PKS) Sekretaris Komisi 1. Terakhir anggota Fraksi PPP, David, dipercaya sebagai Wakil ketua komisi 1.
Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, dari Fraksi Golkar, Fernanda Zulkarnain menuturkan, susunan AKD kehendak semua fraksi di DPRD. Golkar menghormati proses demokrasi tersebut meski tak satupun anggota fraksinya mendapat jatah kursi pimpinan. “Kami partai Golkar tidak mengenal oposisi. Kita tetap dukung eksekutif. Bersama-sama kita membangun Kota Probolinggo. Namun tetap marwah Golkar dari rakyat untuk rakyat. Proporsional. Kita kritisi yang perlu kita kritisi,” paparnya.
Ia tak menampik sebelumnya telah melakukan lobi-lobi terkait posisi pimpinan AKD. Namun begitu, partainya lebih menghormati suara kolektif kolegial ketimbang kepentingan fraksinya. “Pastilah ada komunikasi politik dengan para pimpinan fraksi. Tapi ini kan suara rakyat. Keputusan dan hasil akhir sangat kami hormati,” tambahnya.(Wap)
