Gubernur Jatim Dekatkan Layanan Publik Melalui Bakorwil

12-efi Kepala Bakorwil V Jember R.Tjahjo Widodo (pakai udeng) saat memimpin rapat singkronisasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik 2019 yang dihadiri 28 OPD se Wilker Bakorwil V Jember, Rabu (19-6-2019).

Jember, Bhirawa
Gubernur Jawa Timur dekatkan layanan pengurusan perijinan kepada masyarakat melalui lembaga Bakorwil. Upaya ini sebagai salah satu upaya untuk mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat untuk meningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM).Salah satunya Bakorwil V Jember yang dipersiapkan menjadi sentral pelayanan publik kepada masyarakat.
Dalam rapat singkronisasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan publik 2019 yang dihadiri 28 OPD se Wilker Bakorwil V Jember, Rabu (19/6/2019), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pemprov Jawa Timur yang diwakili Kepala UPT. P2T (Pelayanan Perijinan Terpadu) Ahmad Lukman Hakim mengatakan, saat ini sudah ada 16 sektor perijinan yang masuk dalam service poin yang bisa diurus di Bakorwil dan terintegrasi dengan lembaga terkait di Jawa Timur.” Pengurusannya di Bakorwil yang akan terkoneksi dengan lembaga kami (Dinas PMPTSP) di Jawa Timur,” ujar Lukman kemarin.
Selain itu ujar Lukman, dimedio 2019 juga pihaknya memprogramkan inovasi e-tracking dalam pengurusan perijinan. Dengan aplikasi ini, masyarakat bisa memantau sampai dimana pengurusan perijinan tadi secara online.” Jadi masyarakat nanti tidak usah wira-wiri (Jember-Surabaya)untuk memantau perijinan yang diurus. Cukup memantau lewat e-tracking ini. Dengan begitu, semua perijinan yang masuk dalam service point tadi dapat terselesaikan dengan baik dan cepat,” katanya pula.
Program Nawa Bhakti Satya ke- 8 (Jatim Amanah) ini, mendapat respon positif dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Timur. Menurut Kabid Humas dan Informasi BPOM Jatin Rento Christiani mengatakan, upaya ini untuk mempermudah dalam pengurusan perijinan BPOM diwilayah Bakorwil V Jember sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. ” Arahan Gubernur ada layanan di Bakotwil. Kami sangat mendukung, krena UKM mau mengurus perijinan ke Surabaya sangat susah, sehingga kita mendekatkan diri ke daerah melalui Bakorwil ini,” ujarnya.
Menurut Retno, semua perijinan bisa diakses secara online. Namun wanita berhijab ini mengakui bahwa selama ini banyak masyarakat yang belum paham aplikasi ini.” Karena bahasa pemerintahan dengan bahasa masyarakat berbeda. Dengan dibukanya layanan di Bakorwil ini kita bisa menginformasikan awal kepada masyarakat. Kalau butuh pendampingan kita siap untuk melakukan (pendapingan),” tandasnya pula.
Di Jatim sendiri ungkap Retno ada 2 Loka BPOM dari 40 Loka BPOM secara nasional. Yakni di Jember dan Kediri. Retno juga mengaku telah melakukan koordinasi dengan Pemkab Banyuwangi untuk berkolaborasi mengenai perijinan di salah satu mall di Banyuwangi,” Kerjasama ini sudah berjalan 1 tahun. Do’akan di Jember juga segera menyusul, sehingga masyarakat lebih terfasilitasi, UKM maju dan dan kesjahteraan akan meningkat,” harapnya pula.
Hal senada juga disampaikan oleh Kabid Sumberdaya Kesehatan Dinas Kesehatan Pemprov Jawa Timur Ina Mahanani. Menurut Ina, Dinas kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan industri rumahan yang ada di kabupaten/kota. Yang menerbitkan ijin industri rumahan adalah kabupaten/kota setempat, sedang yang menerbitkan ijin edar produk yang dihasilkan industri rumahan tadl merupakan kewenangan BPOM.
“Untuk mendapatkan ijin edar dari BPOM sangat sulit karena banyak masyarakat yang belum ngerti. Bagaimana cara mengurusnya dengan apliksi dan sebagainya. Dengan adanya BPOM di Bakorwil, kita bisa melakukan pendampingan dan mempercepat pengurusannya,” tandas Ina kepada Bhirawa kemarin.
Kepala Bakorwil V Jember R.Tjahjo Widodo mendukung upaya Gubernur untuk memudahkan layanan perijinan kepada masyarakat. Dengan tersentral di Bakorwil, masyarakat akan merasa terfasilitasi. ” Bakorwil siap memfasilitasi jika ada perijinan yang sangat di butuhkan oleh UKM untuk pengembangan usahanya. Jika ada kesulitan kami bersama BPOM siap terjun kelapangan jemput bola untuk membantu mereka. Mereka selama ini enggan mengurus perijinan karena dianggap sulit, dan biaya tinggi. Padahal itu semua bisa diurus secara online dan gratis ,” ujar Tjahjo kemarin.
Bahkan Tjahjo mendorong agar UKM yang ada diwilayah kerjanya untuk segera mengurus perijinan ynag dibutuhkan. Dengan begitu, produk yang dihasilkan oleh UKM tersebut tidak ilegal dan dijamin kesehatannya.” Mereka bisa menjual sediri produknya keluar daerah. Dengan begitu industri rumahannya maju dan perekonomian mereka akan semakin meningkat,” pungkasnya.(efi)

Tags: