Gubernur Jatim, Dr H Soekarwo bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertukar strategi perdagangan antar daerah dalam raker APPSI di Jakarta.
Pemprov Jatim, Bhirawa
Keberhasilan Jatim dalam melancarkan perdagangan antar daerah menarik perhatian pemerintah provinsi lain. Karena itu, strategi perdagangan antara daerah mencoba ditularkan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia (APPSI).
Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim mengatakan, melalui strategi yang tepat dan inovatif, perdagangan antar daerah dijalankannya meningkat 133,55 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Selain itu, neraca perdagangan antar daerah Jatim juga mengalami surplus sebesar Rp. 164,49 triliun pada tahun 2017, serta surplus Rp. 101,15 triliun pada semester I tahun 2018.
“Indonesia adalah negara kepulauan, karena itu, strategi perdagangan yang kami lakukan adalah memperkuat pasar domestik dengan model ekonomi negara kepulauan,” katanya saat mengikuti Raker APPSI di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (6/12) siang.
Gubernur kelahiran Madiun ini menambahkan, implementasi dari strategi tersebut diantaranya adalah membangun 26 Kantor Perwakilan Dagang (KPD) di 26 provinsi di Indonesia. Tujuannya yakni untuk mendukung dan memfasilitasi kerjasama perdagangan, baik antara pemerintah dengan pemerintah (government to government) atau g to g, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dengan KADIN dalam bentuk business to businesss(b-to-b).
Untuk government to government, lanjut Pakde Karwo, pihaknya melakukan MoU dengan pemerintah provinsi lain. Isi MoU tersebut berupa pertukaran informasi perdagangan, peningkatan pemasaran melalui KPD, pelaksanaan bidang pemasaran, fasilitasi pelaksananaan misi dagang, dan pelaksanaan kerjasama secara teknis lewat KADIN masing-masing daerah.
“Untuk b to b, dilakukan promosi kegiatan pameran dagang seperti yang dilaksanakan pada hari ini di Hotel Borobudur. Hasilnya sungguh luar biasa, sampai pukul 11.00 WIB sudah tercapai transaksi sebesar Rp. 912 miliar. Kami optimis sampai jam 12.00 WIB nanti akan tercapai transaksi Rp. 1 triliun,” lanjutnya.
Strategi berikutnya, sebut Pakde Karwo, adalah melalui kerjasama dengan KADIN dan Cooperative Trading House (CTH) dengan cara memfasilitasi misi dagang ke seluruh Indonesia. Dalam misi dagang tersebut, delegasi Jatim membawa komoditi utama seperti beras, pupuk, buah, sayur, bibit, serta produk olahan makanan dan minuman (mamin). Sedangkan daerah tujuannya memiliki komoditi yang dibutuhkan Jatim, seperti cengkeh, kopi robusta, dan lada.
“Pada tahun 2018, kami melakukan misi dagang dengan beberapa provinsi, seperti Banten, dengan total transaksi Rp. 1,28 triliun. Kemudian ke Sumatera Utara dengan nilai transaksi Rp. 414 miliar,” ujarnya.
Jatim juga melakukan optimalisasi Sistem Informasi Perdagangan Antar Provinsi (SIPAP). Sistem tersebut memberikan input data dan informasi perdagangan antar provinsi. Sedang outputnya adalah memberikan informasi barang masuk-keluar secara real time, sekaligus memetakan potensi dan kebutuhan antar daerah. “Outcome-nya adalah daerah dapat mengetahui komoditi subtitusi impor bahan baku atau penolong,” katanya.
Strategi lain adalah memperkuat ekonomi digital menyambut revolusi industri 4.0. Salah satu langkahnya dengan menghadirkan digital economy smart system, seperti e-raw material untuk memperkuat smart industri. “Kami juga telah membuat marketplace yang berfungsi sebagai bridging IKM Jatim terhadap marketplace berskala nasional, seperti bukalapak,” tambahnya.
Gubernur yang telah memimpin Jatim selama dua periode ini menambahkan, Pemprov Jatim akan terus memperkuat digital marketing bersama bukalapak. “Saat ini sudah ada 1.294 IKM yang menjadi pilot project bersama bukalapak. Kami menargetkan ada 270.000 IKM yang menyusul bergabung. Potensi ekonomi digital ini sangat besar, sebab jumlah UMKM di Jatim mencapai 12,1 juta,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta, H. Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. mengatakan, salah satu upaya peningkatan perdagangan antar daerah dapat dilakukan melalui kerjasama pertukaran informasi terkait ketersediaan komoditas strategis nasional. Informasi tersebut harus tersedia dalam aplikasi yang bisa diakses oleh setiap daerah.
“Jadi seluruh daerah, mulai provinsi, sampai kabupaten/kota memiliki informasi produksi, komoditi, harganya, dan ketersediaannya. Dengan informasi itu, kita bisa dengan cepat mengetahui dan memanfaatkan kelebihan produksi dari suatu daerah untuk dikirimkan ke daerah yang kekurangan,” katanya. [tam]
