Pakde Karwo
Pemprov, Bhirawa
Rancangan APBD Jatim 2019 telah disetujui bersama oleh Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dan DPRD Jatim. Dalam penjelasannya, Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim menjelaskan prioritas pembangunan di akhir masa jabatannya ini.
Terdapat empat prioritas yang menyangkut pelayanan dasar menjadi urusan wajib. Di antaranya ialah pendidikan, kesehatan, trantib dan pembangunan sosial. Keempat prioritas ini menjadi basis dari pembangunan SDM yang merupakan prioritas bagi Pemprov Jatim. Alasannya tidak lain adalah bonus demografi yang segeraka akan dihadapi Jatim.
“Tahun 2019 kita memasuki bonus demografi. Bonus itu bisa menjadi bencana. Kalau tidak SDM-nya baik akan menjadi bencana. Maka karena itu, SDM harus baik. Pengalaman negara-negara yang gagal juga karena SDM-nya,” tutur Pakde Karwo usai menandatangani persetujuan bersama Raperda APBD Jatim 2019 di Gedung DPRD Jatim Jl. Indrapura Surabaya, Rabu (28/11).
Lebih lanjut pihaknya menjelaskan, dalam hal mempersiapkan SDM ini yang dibutuhkan adalah tenaga vokasi. Ada tiga faktor yang tidak bisa lepas, yakni pengetahuan, keterampilan dan entrepreneur. “Makanya dalam entrepreneur itu kita berikan pinjaman dari bank. Kalau diberikan dalam charity dari pemprov, misalnya penggemukan sapi. Sapinya dijual jadi sepeda motor,” ungkap Pakde Karwo.
Dalam kesempatan itu, Pakde Karwo juga menyinggung terkait proses pergantian kepala daerah setiap lima tahun sekali. Pakde Karwo mengusulkan agar dewan menyurati kepala daerah atau gubernur terpilih beberapa hari sebelum dilantik agar mengajukan RPJMD. Sehingga, usai dilantik dan RPJMD disetujui, dapat dilakukan perubahan APBD pada April, tanpa harus menunggu Oktober.
“Problem ini terjadi hampir setiap lima tahun sekali, sebagai contoh APBD 2019 menurut konstitusi adalah hak gubernur terpilih sampai di perubahan anggaran. Tapi tidak logis gubernur baru tidak bisa memasukkan janji kampanye, ini merupakan masalah konstitusional. Bila ini dilakukan maka jalannya menjadi baik. Budget cycle disusun secara konstitusional,” katanya.
Pakde Karwo itu juga menyampaikan terimakasih kepada DPRD Jatim yang selama 10 tahun dirinya menjabat, tidak pernah sekalipun melakukan voting dalam pengambilan keputusan, melainkan mengedepankan musyawarah mufakat.
“Ternyata baik tidak harus dengan suara terbanyak, tapi iktikad dan suara hati melalui musyawarah mufakat. Seperti kata Pak Sahat (Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim-red), pemenang tidak harus mengambil semua, pemenang itu menyampaikan suara yang tidak terdengar,” kata Pakde Karwo.
Orang nomor satu di Jatim ini lantas bercerita ketika 2009 yang lalu melakukan pembahasan dengan DPRD terkait RPJMD Provinsi Jatim. Pada saat pengambilan keputusan, terjadi perdebatan serius yang kemudian memutuskan agro industri dan agro bisnis menjadi fokus dalam pembangunan Jatim. Namun hal ini menurutnya menjadi keputusan penting.
“Saat ini begitu rupiah ada gejolak, dalam proses produksi agro di Jatim justru aman dan tidak terganggu karena bahan bakunya ada di sekitar kita. Selain itu karena RPJMD ini disetujui bersama dan prosesnya dibicarakan dengan baik melalui musyawarah mufakat,” pungkas dia.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar Jatim Sahat Tus Simandjutak mengungkapkan, program gubernur terpilih dapat dimasukan saat pembahasan PAPBD 2019 atau PAK yang bisa dibahas pada Juli 2019 mendatang. Atau saat sudah dilaporkan terkait penggunaan anggaran APBD 2019, sehingga diketahui apakah ada program yang belum dilaksanakan atau terjadi Silpa.
“Yang pasti program gubernur terpilih yang kebetulan didukung Partai Golkar dapat dimasukan saat pembahasan PAK atau setelah pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” tegas politisi Partai Golkar ini.
Ditambahkannya, untuk pembahasan RPJMD usulannya dapat disampaikan dari gubernur terpilih (Khofifah Indar Parawansyah) atau dari fraksi-fraksi di DPRD Jatim dengan cara jemput bola. “Tapi yang pasti selama ini gubernur yang mengusulkan ke dewan. Tapi hal ini bukan menjadi keputusan mengikat. Bisa saja dewan melakukan jemput bola. Yang artinya dalam RPJMD 2019 byang usianya lima tahun semua program Pemprov Jatim demi kepentingan masyarakat Jatim,”lanjutnya.
Terkait pembahasan PAK tidak harus disahkan pada 10 Nopember tapi bisa maju, dengan catatan seluruh pembahasan masalah penggunaan anggaran sudah selesai hingga muncul Silpa. [tam]
