Gubernur Usulkan Subsidi SPP Madrasah Aliyah

Tegaskan Komitmen Tingkatkan IPM Jatim
Pemprov, Bhirawa
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah memasukkan usulan untuk subsidi SPP bagi Madrasah Aliyah (MA) swasta. Hal ini supaya bisa menikmati keringanan biaya sekolah sebagaimana diterapkan di SMA/SMK negeri di Jatim. Selain itu gubernur juga menegaskan komitmen untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).
“Kalau swasta (MA, red), kita memasukkan usulan untuk subsidi SPP. Saya senang sekali bahwa seluruh fraksi punya komitmen yang sangat kuat untuk meningkatkan IPM kita,” kata Khofifah usai menghadiri rapat sidang paripurna di DPRD Jatim, Senin (4/11) kemarin.
Bedanya, kata Gubernur Khofifah, kalau SMA/SMK negeri itu SPP semua dikover APBD dan Dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) dari program Pendidikan Gratis Berkualitas (TisTas). “Sementara yang kita masukkan kan belum dibahas. Kalau aliyah yang negeri itu ful instansi vertikal, berarti Kemenag,” jelasnya.
Pihaknya membeberkan bahwa kesehatan dan pendidikan total ada 35 persen dari APBD Provinsi. Oleh sebab itu, Khofifah berharap bahwa untuk peningkatan IPM selain dari support APBD Provinsi pasti ada dari pusat dan dari Kabupaten/Kota. “Kita sudah menyurat kepada Bupati/Wali Kota supaya bisa menyiapkan anggaran untuk menyisir program paket B dan C,” jelasnya.
Khofifah juga berharap bahwa peningkatan IPM dilakukan bersama-sama untuk bergandeng tangan. Baik APBN, ABPD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. “Kita bersama-sama bergandengan tangan, jadi keroyokan lah,” pungkasnya.
Peningkatan IPM bisa dilakukan melalui pendidikan, kesehatan dan income. Pada sektor kesehatan dan pendidikan struktur APBD tahun anggaran 2020 mencapai 35 % dari APBD Provinsi Jatim.
Mantan Mensos RI itu berharap peningkatan IPM bisa dilakukan bersama-sama, bergotong royong dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota. Untuk meningkatkan IPM selain melalui APBD Provinsi Jatim, ada dana alokasi khusus (DAK) dari pusat, dan juga ada dari APBD kabupaten/kota.
“Kita sudah berkirim surat kepada bupati/walikota agar bisa menyiapkan anggaran untuk menyisir program Paket B dan Paket C. Dengan demikian diharapkan peningkatan IPM bisa dilakukan bersama-sama dengan bergotong royong,” pungkasnya.
Sebelumnya, Dana BPOPP TisTas ini dicairkan langsung oleh Pemprov Jatim ke rekening sekolah. Berdasarkan data, pencairan dana BPOPP TisTas Jatim untuk SMA Negeri sebanyak 424 lembaga. Total dana yang dicairkan adalah Rp 80,57 Miliar.
Sedangkan untuk SMK Negeri juga sudah dicairkan untuk 297 lembaga dengan total nilai anggaran Rp 137,49 Miliar. Anggaran tersebut bisa langsung digunakan oleh sekolah untuk membiayai kegiatan pendidikan masing-masing. [geh]