Kepala Cabang Disdik Jatim di Sumenep, Sugiono Eksantoso
Hanya 40% Guru PNS Asli Kepulauan Sumenep
Sumenep, Bhirawa
Jumlah guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di wilayah pulau Kabupaten Sumenep tidak ideal. Pasalnya, dari tiga SMA Negeri dan satu SMK Negeri yang tersebar di Kecamatan/ Pulau Masalembu, Gayam, Arjasa dan Sapeken itu hanya terdapat 92 guru, padahal idealnya membutuhkan 135 guru agar proses kelompok belajar mengajar (KBM) berjalan dengan maksimal.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Sumenep, Sugiono Eksantoso mengatakan, tidak idealnya jumlah guru sekolah tingkat SMA sederajat itu berdampak negatif pada proses kelompok belajar mengajar (KBM). Proses pembelajaran di sekolah wilayah kepulauan itu tidak maksimal sehingga anak didik menjadi korban. “Kebutuhan ideal guru untuk SMA dan SMK Negeri di empat kecamatan di Kepulauan itu minimal 135 orang, tapi yang ada saat ini total hanya 92 orang. Ini sangat jauh dari ideal,” kata Sugiono Eksantoso, Rabu (17/7).
Menurut Sugiono, selain tidak ideal, dari 92 guru yang berstatus PNS itu hanya 40 persen asli kepulauan, 60 persennya merupakan asal dari wilayah daratan. Akibatnya, proses KBM semakin amburadul, sebab guru yang berasal dari wilayah daratan itu tidak bisa bekerja dengan maksimal, karena faktanya mereka berada di pulau (mengajar) satu bulam dan satu bulan kemudian berada di rumahnya di daratan.
“Itu terjadi seterusnya, bahkan mereka yang berasal dari daratan lebih banyak berada di rumahnya atau tidak ke tempat tugasnya. Ini juga menjadi kendala bagi perkembangan pendidikan di wilayah kepulauan di Sumenep,” terangnya.
Hal itu diketahui setelah pihaknya bersama petugas dari Provinsi Jawa Timur mendatangi langsung ke sejumlah SMA dan SMK Negeri di empat kecamatan di kepulauan. Persoalan tersebut perlu penanganan serius agar tidak menjadi persoalan turun temurun dan berdampak pada lambatnya peningkatan kualitas pendidikan di pulau.
“Kami mengajak pejabat dari Provinsi turun langsung ke sekolah-sekolah untuk mengetahui langsung kondisi pendidikan di pulau. Ini dalam rangka pemetaan sumber daya masyarakat (SDM) di lingkungan pendidikan tingkat SMA sederajat di Sumenep,” ucapnya.
Pihaknya menginginkan ada penambahan guru ASN, baik dari PNS maupun P3K untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Pulau. Namun, jika ada rekrutmen, perlu ada perubahan sistem, dimana selama ini pemenuhan guru untuk sekolah di wilayah kepulauan tidak ada kriteria khusus sehingga calon pegawai yang diterima mayoritas berasal dari daratan yang ditempatkan di kepulauan.
“Kami menginginkan, jika nanti ada rekrutmen guru untuk sekolah di wilayah Kepulauan, mereka yang diterima harus warga kepulauan sendiri agar guru yang sudah berstatus PNS itu bisa setiap hari berada di Pulau. Untuk guru PNS yang berasal dari daratan ditarik lagi ke daratan agar bisa bekerja dengan maksimal,” tegasnya.
Ia berharap, guru SMA dan SMK Negeri yang bertugas di kepulauan itu, baik yang berasal dari daratan maupun kepulauan sendiri bisa bertugas sebagaimana mestinya agar kualitas pendidikan warga kepulauan itu tidak berada di bawah warga daratan. Sebab, pada dasarnya, warga negara, baik yang ada di daratan maupun di kepulauan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pengetahuan dari lembaga pendidikan formal.
“Kami menginginkan, tidak ada perbedaan kualitas pendidikan bagi warga Sumenep, baik yang ada di kepulauan maupun daratan,” imbuhnya. [sul]
