H.M. Khirom: PC NU – Ranting Pastikan Netral di Pilkada Sidoarjo

H.M. Khirom

Sidoarjo, Bhirawa.
H.M. Khirom wakil ketua PCNU Sidoarjo menyatakan, PC NU hingga ranting harus mematuhi instruksi PW NU yang menegaskan NU secara kelembagaan netral dan tidak terlibat dukung mendukung di Pilkada 2020.

“Mestinya MWC NU Tanggulangin tidak boleh mengambil sikap terlibat dalam politik seperti itu. Bisa jadi MWCNU belum membaca intruksi dari PWNU,” ujar M.Khirom.

ketua FKUB Sidoarjo ini, menegaskab PC NU sendiri sudah tegas menyatakan netral dan tidak akan masuk di lingkaran dukung-mendukung Paslon.

Bahkan ada sangsi pemecatan yang akan diberikan oleh PBNU, jika terbukti ada jajaran PCNU yang yang mendukung salah satu Paslon.

“Meskipun instruksi dikeluarkan PWNU Jatim, namun sangsi yang memberikan adalah PBNU. Sedangkan sangsi bagi MWC yang melanggar, akan dibahas selanjutnya. Yang jelas PCNU tidak mendukung Paslon baik dari PKB maupun dari partai lain” ulas KH.M.Khirom.

Seperti diketahui, H.Zainal Hayat ketua MWC NU Tanggulangin menyatakan MWCNU Tanggulangin, siap memenangkan Paslon yang diusung PKB dalam hal ini mendukung Ahmad Muhdlor-Subandi pada Pilkada Sidoarjo 2020.

Kesiapan ini disampaikan Zainal Hayat, selepas mengikuti Jasmas yang digelar Hj Anik Maslachah wakil ketua DPRD dari FPKB, di kantor PC Fatayat NU Sidoarjo di Candi.

“MWC NU Tanggulangin mengambil sikap mengamankan dan memenangkan calon kepala daerah dari PKB, secara otomatis kita dukung Paslon Gus Muhdlor-Subandi,” terang Zaenal Hayat.

Zaenal Hayat menyatakan keputusan MWCNU Tanggulangin tidak melawan apa yang diintruksikan oleh wilayah.

Namun menurut Hayat, semua karena panggilan bathin.

Sebelumnya diketahui, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Propinsi Jawa Timur, menerbitkan surat intruksi kepada seluruh pengurus NU dan jajarannya hingga tingkat PC NU dan jajarannya, agar tidak terlibat dalam kegiatan politik Pilkada 2020.

Surat intruksi ini dikeluarkan, sebagai upaya tetap menegakkan dan menjaga khitah NU sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, yang tidak terlibat dalam urusan politik praktis. (hds)

Tags: