Harus Dilandasi Filosofi Pembangunan Ekonomi

Penyusunan Raperda Penanaman Modal
DPRD Jatim, Bhirawa
Fraksi PKB DPRD Provinsi Jatim menekankan bahwa penyusunan Raperda Penanaman Modal harus dilandasi filosofi pembangunan ekonomi yang inklusif. Dengan demikian, penanaman modal tidak hanya semata-mata menyentuh sektor industri manufaktur. Melainkan juga menyentuh penanaman modal di sektor primer seperti pertanian, perikanan, maupun perkebunan rakyat.
Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim, Anisah Syakur mengatakan, penyusunan Raperda Penanaman Modal harus dijadikan momentum revitalisasi sektor primer di Jatim yang saat ini semakin terpuruk. Maka untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri karena keterbatasan sumber daya keuangan.
“Dibutuhkan peran aktif pelaku usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri melalui penanaman modal. Penanaman modal merupakan usaha untuk merealisasikan potensi yang dimiliki oleh negara, sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi,” kata Anisah di DPRD Jatim, Rabu (26/12).
Anggota Komisi E DPRD Jatim itu menilai penanaman modal memiliki peranan penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Peranan untuk menciptakan pendapatan sebagai dampak permintaan dan kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal sebagai dampak penawaran.
“Dengan penanaman modal memiliki muti effect terhadap pertumbuhan ekonomi seperti peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan produk domestik bruto serta pemberdayaan terhadap peningkatan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi,”paparnya.
Fraksi PKB dapat mahami usulan Komisi C DPRD Jatim yang memprakarsai penyusunan dan pembahasan Raperda tentang Penanaman Modal. Salah satunya untuk memperkuat dan memeratakan proses pembangunan perekonomian di Jatim.
Terkait pembahasan dan penyusunan materi Raperda tersebut, Fraksi PKB menginginkan adanya semangat penyusunan Raperda ini harus berlandaskan pada upaya untuk mengurangi berbagai kontradiksi-kontradiksi dalam pembangunan ekonomi, terutama masih cukup tingginya angka Indeks Gini Ratio di Jatim.
“Bagi penguatan iklim investasi yang padat karya, bukan investasi padat modal. Sehingga naiknya ijin prinsip modal di Jatim berbanding lurus dengan pemerataan pembangunan perekonomian di Jatim,” ungkapnya.
Fraksi PKB menilai bahwa desain pembangunan di belum mencantumkan strategi dan arah kebijakan Jatim program yang mempertimbangkan data kewilayah spasial, melainkan masih semata-mata berfokus kepada pembangunan yang berdimensi sektoral.
“Kita ingin penyusunan Raperda Penanaman Modal ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki iklim investasi yang memperhatikan variabel kewilayahan,”pungkasnya. [geh]

Tags: