Akhmad Sukardi
Pemprov Jatim, Bhirawa
Diakui atau tidak, image kerja PNS lamban dan etos kinerja rendah di masyarakat masih membekas. Untuk menghilangkan image itu, Sekdaprov Jatim , Akhmad Sukardi meminta PNS untuk memberikan pelayanan yang prosesnya cepat, tepat dan sederhana.
Sekdaprov menuturkan, tantangan yang dihadapi aparatur pemerintah cukup memprihatinkan, karenadalam praktek selama ini masih sering mengabaikan nilai-nilai moral dan budaya kerja. Sehingga muncul asumsi dari masyarakat bahwa kinerja PNS lamban, arogan, masa bodoh, tidak aspiratif dan kinerja rendah.
Dengan adanya berbagai tuntutan masyarakat terhadap pelayanan aparatur pemerintah yang optimal, katanya, tidak dapat lagi dilakukan dengan cara tradisional yang masih tergolong lamban dan kaku.Harus ada gebrakan yang membuat masyarakat senang dengan pelayanan yang diberikan pemerintah.
“Minimal harus ada upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja aparatur melalui program budaya kerja, dengan mengadakan perubahan, perbaikan dan penyempurnaan,” kata Sukardi, pada pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Fasilitator Budaya Kerja di lingkungan Pemprov Jatim dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jatim, di Hotel Royal Tretes View, Selasa (18/3) malam.
Menurut dia, sasaran utama pengembangan budaya kerja adalah aparatur pemerintah yang etis, bermoral, profesional, berdisiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
Namun keberhasilannya sangat tergantung pada komitmen pimpinan.”Untuk memperlancar pelaksanaan program budaya kerja, diperlukan sejumlah fasilitator untuk meningkatkan produktivitas kinerja organisasi,” ungkapnya.
Dijelaskan, fasilitator harus mampu meningkatkan kesadaran terhadap kualitas pekerjaan dan cepat tanggap terhadap persoalan budaya kerja sehingga cepat melakukan perbaikan. Selain itu, fasilitator harusmampu menanamkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kegiatan budaya kerja, serta memberikan bimbingan dan arahan kepada setiap kelompok budaya kerja.
Upaya lain pendayagunaan aparatur pemerintah, kata Sukardi,dilakukan melalui pembaharuan administrasi negara yang mengutamakan peningkatan pelayanan masyarakat dan pemberdayaan, antara lain didasarkan pada tiga unsur pokok yang saling terkait, yaitu desentralisasi, restrukturisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat.
Kepala Biro Organisasi Setdaprov Jatim, Setiadjitmengatakan, melalui bimtek dapat memberikan bekal teknis kelompok budaya kerja, dengan harapan mampu membimbing meningkatkan kualitas kerja di lingkungan unit kerja masing-masing.
“Bimtek ini berlangsung selama tiga hari mulai 18-20 Maretdan diikuti 135 peserta. Mereka dari pejabat eselon III di lingkungan SKPD Pemprov Jatim dan eselon IV Kabupaten/Kota. Adapun nara sumber dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, serta Sucofindo Persero,” tandasnya. [iib]
