Imunisasi Difteri Rendah , Probolinggo Dipantau UNICEF dan Dinkes Jatim

Walikota Rukmini terjun langsung tangani imunisasi difteri.

Kota Probolinggo, Bhirawa
Rendahnya angka capaian imunisasi difteri di kota Probolinggo menjadi salah satu fokus Unicef dan Dinas Kesehatan. Di kota ini hanya mencapai 65 persen, terendah dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Unicef dan Dinkes Jatim melakukan sweeping anak-anak di Kota Probolinggo yang belum terimunisisasi untuk diimunisasi secara massal.
Sweeping yang dilakukan di acara Festival menulis dan mewarnai oleh 800 anak Paud dan TK di seluruh yayasan Aisyiyah di Kota Probolinggo. Kegiatan yang bertajuk Festival Anak Sehat ini bertujuan menstimulus anak-anak agar mau dimunisasi.
Dari 800 anak tersebut ditemukan 34 anak belum terimunisisasi difteri. Setelah menggambar dan melukis 34 dengan bahagia anak anak tersebut diimunisasi.
Specialist Unicef Pulau Jawa, Armunanto, Selasa (18/12) mengatakan, pemilihan Kota Probolinggo didasari pada kurang maksimalnya program imunisasi Difteri tahap ketiga yang masih berada di kisaran 65 persen. Jumlah ini masih belum mencapai target 95 persen dari jumlah populasi yang berusia 1-19 tahun dapat diberikan imunisasi Difteri hingga akhir bulan Desember 2018, ujarnya.
Cakupan (imunisasi) di Indonesia itu baru sekitar 73 persen, padahal imunisasi yang baik bisa melindungi masyarakat minimal 95 persen. Masyarakat perlu menyadari pentingnya melakukan imunisasi, khususnya difteri karena Indonesia diperkirakan akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2030 mendatang. Untuk itu, setiap pihak harus berpartisipasi untuk menyelamatkan generasi Indonesia agar terhindar dari penyakit, katanya.
Dimana anak-anak ini akan menduduki posisi yang strategis, apabila tidak dipersiapkan sekarang, maka anak-anak ini akan menjadi beban kita karena anak-anak tidak dapat bersaing dengan negara lain, tuturnya.
Wakil Wali kota Probolinggo terpilih Moch Shoufis Subri menjelaskan, kerjasama dengan berbagai lintas sektor dan sosialisasi imunisasi difteri halal dirasa sangat perlu untuk mengurangi rasa ragu masyarakat agar semakin sadar imunisasi sekaligus mengurangi KLB di Kota Probolinggo.
“Karena informasi yang dari Unicef ini, sebenarnya untuk difteri sudah terlabel halal, cuma sosialisasinya kurang masif,” paparnya.
Capaian Outbreak Response Immunization (ORI) Difteri di Kota Probolinggo masih yang terendah di Jawa Timur. UNICEF dan Dinkes Provinsi Jawa Timur pun memonitoring. Berdasarkan data yang dimiliki UNICEF dan Dinkes Jatim, capaian ORI Difteri di seluruh Jatim sudah mencapai 86,52 persen per 14 Desember.
Daerah dengan capaian ORI Difteri tertinggi diduduki oleh Kota Mojokerto, kemudian disusul oleh Kota Blitar dan Kota Kediri. Sementara Kota Probolinggo menjadi yang terendah dari 38 Kota/Kabupaten se Jawa Timur dengan persentase 59,65 persen dari 69.075 sasaran, ungkap Subri.
Lebih lanjut dr. Armunanto, M. Ph, mengatakan Indonesia sebenarnya sudah bebas difteri pada 1980. Namun, tak meratanya imunisasi Difteri, Pertusis dan Tetanus (DPT3) yang cakupannya dibawah 70 persen, membuat kasus difteri kembali merebak di Jawa Timur. Sehingga pada tahun lalu, terjadi KLB dengan daerah Madiun sebagai daerah yang paling banyak ditemukan kasusnya. Seandainya imunisasi itu, menurutnya, cakupannya minimal 93 persen maka sudah bisa melindungi anak-anak.
Namun kita tidak bisa menyebut imunisasi difteri di Kota Probolinggo gagal. Kami yakin target minimal 93 persen mampu dicapai, meski sedikit terlambat. Ketika ORI Difteri tahap ketiga diundur pasa Januari tahun depan, semua sudah sepakat untuk mencapainya di Desember ini,” tandas Armunanto.
Capaian ORI Difteri di atas 93 persen akan membuat Bangsa Indonesia akan bonus Demografi pada 2030. Dimana anak-anak yang saat ini diimunisasi akan menduduki posisi strategis. “Namun jika tidak dibekali imunisasi yang tuntas, maka akan menjadi beban. Karena itu kita memastikan semua anak mendapat haknya secara merata,” lanjutnya.
Salah satu sasaran monitoring itu adalah imunisasi difteri di kantor PD Aisyiyah Kota Probolinggo jalan Soekarno-Hatta. Selain monitoring, petugas melakukan sosialisasi dengan sasaran ibu-ibu rumah. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga terkaiy bahaya difteri. Serta untuk menangkal isu vaksin yang diharamkan karena mengandung enzim babi. Padahal, vaksin difteri sudah dinyatakan halal oleh MUI Pusat.
“Pasca KLB, kita smeua bergerak untuk menyatukan persepsi. Pada ORI Difteri tahap ketiga ini, harapannya Kota Probolinggo yang saat ini terendah bisa disuport oleh semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah, red). Bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama, dunia pendidikan saling mendukung. Begitu juga dengan dunia pesantren yang pemahamannya perlu kita fokuskan termasuk di Kota Probolinggo ini,” tambah Kabid Pelayanan dan Kesehatan (Yankes) Provinsi Jawa Timur, Dian Islami.(Wap)

Tags: