Jadi Tersangka, Ahsan Tolak Hadiri Panggilan Kejaksaan

Anggota DPRD di Kabupaten Probolinggo, Ahsan.

Kabupaten Probolinggo, Bhirawa.
Ahsan, anggota DPRD di Kabupaten Probolinggo tersandung kasus dugaan korupsi bantuan dari Kementerian Pertanian. Namun fraksi PKB yang bertugas di Komisi C tersebut tidak ditahan. Bahkan ia mengajukan Praperadilan, sebagai upaya membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dalam kasus itu.
Penasehat hukum tersangka, Hasanuddin mengatakan kalau sudah mengajukan pra peradilan pada Hari Jumat (20/3) karena pihak kejaksaan belum cukup bukti dalam penentuan tersangka. “Sudah kami ajukan. Ini merupakan langkah hukum. Kenapa mengajukan praperadilan? Karena kami merasa penetapan tersangka terhadap klien kami belum cukup bukti,” ujarnya, Senin (23/3).
Dengan praperadilan tersebut, pihaknya memastikan tidak akan menghadiri panggilan ketika pihak kejaksaan pada hari ini. Menurutnya, untuk pembuktian dan lainnya dibuktikan saja di persidangan praperadilan.
“Untuk panggilan ketiganya, kami sudah tidak datang karena untuk panggilan ketiga itu kan sudah ada upaya hukum praperadilan itu. Nanti kami uji saja di sana (praperadilan),” terangnya.
Humas PN Kraksaan Yudistira membenarkan bahwa ada pengajuan praperadilan. Menurutnya, pada hari Jumat itu ada pengajuan praperadilan atas nama Ahsan. “Ya, ada permohonan praperadilan. Diajukan oleh Sumitro,SH selaku penasihat hukum tersangka Ahsan,” tuturnya.
Permohonan tersebut diterima jumat tanggal 20 Maret. Dengan register no: 3/Pid.Pra/2020/PN.Krs. “Sudah kami terima. Dan untuk jadwal sidang pertama Rabu tanggal 1 april 2020,” ungkapnya.
Novan Basuki, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo mengatakan, meskipun tersangka mengajukan praperadilan, pihaknya akan tetap menangkap Ahsan jika tidak datang dalam panggilan ketiga. Jika tidak datang kami akan melakukan penangkapan,” terangnya.
Kejari Kabupaten Probolinggo menduga, Ahsan mengorupsi bantuan pengadaan mesin penggilingan padi dan jagung pada program LM3 (Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat) dari Kementan pada tahun 2014. Dalam proposalnya, tersangka menggunakan nama Yayasan Assakdiyah Desa Dungun, Kecamatan Tongas.
Namun, ketika disurvei yang bersangkutan malah menunjuk salah satu pabrik giling milik orang lain. Itu, dilakukan sebagai bukti fisik. Tetapi, itu bukan milik yayasan. Dalam Pengadaan berdana Rp 110.500.000 itu, oleh tersangka hanya disisakan Rp 33 juta untuk yayasan yang diberikan pada bendahara yayasan.
Ahsan yang menang dari Dapil 7 (Kecamatan Lumbang, Tongas dan Sumberasih), ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo. Kasusnya juga tak main-main karena dia diduga melakukan tindak pidana korupsi bantuan dari Kementerian Pertanian yang nilainya ratusan juta rupiah.
Anggata dewan asal Desa Bayeman, Kecamatan Tongas tersebut ditetapkan tersangka pada 22 Januari lalu. Penetapan tersebut berdasarkan penyelidikan yang dilakukan Kejari Kabupaten Probolinggo, sejak pertengahan tahun lalu. Sejauh ini, empat saksi telah diperiksa dalam perkara tersebut.
“Korupsi bantuan pengadaan mesin penggilingan padi dan jagung pada Kementan LM3 (Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat) pada tahun 2014,” kata Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo Novam Basuki, .
Meski menjadi tersangka, sejauh ini Kejari Kabupaten Probolinggo belum melakukan penahanan terhadap Ahsan. Hal itu lantaran kejaksaan menilai yang bersangkutan kooperatif dalam perkara ini, tambahnya. [wap]

Tags: