Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti saat ditemui Bhirawa di kantor DPD RI, Kamis (5/12/2019).
Jakarta, Bhirawa
Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti meminta ada percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam program pembangunan infrastruktur. Pemerintah baik Pusat atau Provinsi, Kota dan Kabupaten agar mendahulukan pengusaha swasta. Sebab kontraktor swasta dianggap sudah mampu bersaing untuk mengerjakan proyek infrastruktur berskala nasional maupun daerah.
La Nyalla mengatakan, selama ini dirinya banyak mendapat keluhan dari pengusaha swasta karena mereka selalu dikalahkan dalam proses tender, oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah (Pemda). Padahal, ketika proses tersebut, harga yang ditawarkan lebih murah daripada perusahaan BUMN atau BUMD yang ikut dalam tender proyek infrastruktur pemerintah.
“Yang perlu dipikirkan adalah banyak pengusaha dan kontraktor swasta yang selalu dibuat untuk dikalahkan oleh BUMN. Kadangkala swasta menang tender dengam harga terendah tetapi tidak ditunjuk dan digagalkan. Yang selalu ditunjuk BUMN. Akhirnya swasta banyak yang menjadisub kontraktor pekerjaan ke BUMN. Padahal mereka lebih mampu dari BUMN,” katanya di Kantor DPD RI, Jumat (6/12/2019).
Pria yang juga ketua Kadin Jatim ini menjelaskan, seharusnya sudah saatnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat mengikuti apa yang telah dikatakan Presiden Jokowi pada beberapa kesempatan termasuk acara Kadin beberapa waktu lalu.
Dimana, kata dia, Presiden menganjurkan dalam pembangunan termasuk infrastruktur pengusaha swasta didahulukan. Sehingga Menurutnya, instruksi Jokowi itu harus dijalankan oleh semua pembantunya baik di tingkat kementrian, maupun Pemprov dan Pemkab/Pemkot.
“Apa yang disampaikan pak Jokowi swasta bisa, swasta didahulukan. Swasta tidak bisa baru BUMN. Swasta dan BUMN tidak bisa baru pembiayaan APBN. ini statemennya pak Jokowi lho ya!,” ungkapnya.
“Contoh dijatim Presiden telah menandatangi Peraturan Presiden (Perpres) no 80 tahun 2019, tentang percepatan pembangunan ekonomi beberapa kawasan di Jatim. Maka sudah sepantasnya swasta dilibatkan penuh untuk mewujudkan percepatan itu,” lanjut pria yang juga wakil DPD RI dari wilayah Jatim.
La Nyalla menjelaskan, dalam waktu dekat, pihaknya akan menemui Menteri PUPR Basuki Hadimulyono untuk membahas masalah itu. Ini perlu untuk memperjuangkan nasib para pengusaha di daerah, karena selama ini mereka terbukti lebih murah dalam menawarkan tender pembangunan. Murahnya harga yang ditawarkan itu karena, para pengusaha swasta lokal lebih mengedepankan efisiensi.
“Saya akan bertemu dengan Menteri PUPR banyak pengusaha menang tender tidak ditunjuk padahal terendah selalu,” jelasnya.
La Nyalla mengaku khawatir, jika selalu dikalahkan, maka nasib pengusaha lokal akan semakin terpuruk. Bahkan, bisa jadi mereka akan gulung tikar karena kesulitan mendapatkan proyek dari pemerintah. Pemerintah tidak boleh memandang rendah kontraktor dan pengusaha lokal, karena mereka selama ini sudah mampu bersaing dengan BUMN milik pemerintah.
“Pengusaha lokal harus selalu didahulukan sesuai instruksinya pak Jokowi. Saya mengimbau terutama pada Gubernur dan Menteri PUPR kalau pengusaha lokal bisa harus didukung dan jangan sampai selalu dikalahkan dengan dalil ada BUMN yang masuk,” pungkasnya. [geh]
