Pemprov Jatim, Bhirawa
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI memastikan Jawa Timur sebagai tuan rumah Konferensi Nasional (Konas) IX Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.
Direktur Pesisir dan Lautan Dirjen KP3K KKP RI, Ir M Eko Rudianto M Bus IT mengatakan, Konas yang sudah terselenggara sejak tahun1998 itu diharapkan pada tahun ini bisa mencapai jumlah 1000 peserta dari target 500 peserta.
Dalam Konas IX diharapkan ada rekomendasi yang bisa dihasilkan, bermanfaat, dan diimplementasikan. Rekomendasi untuk lebih mendorong pemerintah lebih memperhatikan pengelolaan pesisir dan kelautan.
“Dalam Konas nantinya, saya mengharapkan munculnya rekomendasi yang bermanfaat untuk RPJM Presiden yang baru kelak. Mungkin nanti nama rekomendasinya seperti apa, akan diputuskan dalam pertemuan konas pada 19-23 November 2014,” katanya, di Surabaya, Senin (2/6).
Terkait pelaksanaan KONAS IX 2014, Sekdaprov Jatim, Dr H Sukardi mengatakan,
Jawa Timur akan menjadi tuan rumah, dengan harapan Jatim dapat menjadi penyumbang terbesar dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di Jatim.
“Dalam setiap pelaksanaan program harus bersinergi antara Pemkab/Kota, Pemprov, dan Pemerintah Pusat. Salah satunya Konas ini,” katanya.
Seperti diketahui, Konas Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil diharapkan menjadi salah satu wadah atau ajang menggali isu dan mengidentifikasi data dan informasi, serta merumuskan alternatif solusinya yang akan mendukung penyusunan kebijakan oleh pengambil keputusan.
Salah satu hasil Konas yang nyata adalah diinisiasinya penyusunan suatu landasan hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang sekarang terwujud dalam produk kebijkan publik berupa UU nomor 1 tahu 2014 tentang perubahan UU no 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Saat ini wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil memiliki keunikan dengan beragam fungsi, diantara sebagai ekosistem yang kompleks, dinamis, dan mudah mengalami kerusakan/rentan apabila dimanfaatkan manusia.
Selain itu berfungsi juga sebagai penyedia alam yang dapat dimanfaatkan berbagai pihak untuk berbagai kepentingan sehingga berpotensi menimbulkan konflik. Fungsi lainnya, sebagai kawasan pemanfaatan dimana masih berlaku regim akses terbuka dan adanya anggapan sumber daya milik bersama, sehingga yang kuat seringkali lebih menguasai sumberdaya dan membatasi akses masyarakat pesisir dalam memanfaatkannya. [rac]
Keterangan Foto : Direktur Pesisir dan Lautan Dirjen KP3K KKP RI, Ir M Eko Rudianto M Bus IT.
