Kades Terancam Dilaporkan Polisi

Jika Kembalikan Bantuan Paket Sembako dari Presiden

Kab Malang, Bhirawa
Paket sembako bantuan Presiden RI yang diberikan kepada korban erupsi Gunung Kelud di wilayah Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang, yang belum terditribusi pada warga korban  erupsi gunung tersebut, karena dengan alasan jumlah paket sembako tidak sesuai dengan jumlah Kepala Keluarga (KK), dan akan dikembalikan ke Kantor Koramil setempat oleh Kepala Desa (Kades) Pandansari, Kecamatan  Ngantang. Hal itu telah dipersoalkan anggota DPR RI.
Sebab, kata Ketua Komisi III DPR RI DR Pieter Zulkifli, Selasa (25/2), kepada Bhirawa, bantuan Presiden berupa paket sembako kepada para korban bencana erupsi Gunung Kelud di wilayah Kecamatan Ngantang tersebut, yaitu murni bantuan kemanusian dan bukan ada unsur politis.
Namun, dengan akan dikembalikannya bantuan presiden itu oleh pihak kades setempat, maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai penghinaan terhadap kepala negara. “Masak orang berbuat baik untuk orang yang saat ini lagi mengalami kesusahan, bantuan itu ditolak,” ujarnya,
Sedangkan, tegas Pieter, kades tidak memiliki kewenangan untuk membagi maupun mengembalikan bantuan paket sembako, baik itu dari para donator maupun  dari mana saja, termasuk dari presiden. Karena yang berhak membagi paket bantuan makanan ataupun yang lainnya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sedangkan pihak pemerintah desa hanya melakukan pendataan jumlah warganya saja.
Namun, lanjut dia, dengan adanya statemen suami dari Kades Pandansari Sintin, yang kini sebagai calon legislative (caleg) DPRD Kabupaten Malang dari Partai Golkar yang bernama Sakir, yang ngotot akan mengembalikan paket sembako bantuan presiden itu, dan ini yang pasti ada muatan politis. Karena mereka menganggap yang memberikan bantuan sembako itu Ketua Umum Partai Demokrat. Sehingga dia itu tidak bisa membedakan mana kepentingan yang harus didahulukan.
“Untuk itu, pihaknya meminta Gubernur Jawa Timur Soekarwo, agar memanggil Bupati Malang Rendra Kresna, terkait rencana akan dikembalikannya bantuan paket semabako dari presiden oleh Kades Pandansari. Dan jika bantuan paket sembako itu benar-benar dikembalikan oleh Kades Pandansari, maka kades tersebut bisa kita laporkan ke polisi,”  papar Pieter.
Ia menambahkan, pasca erupsi Gunung Kelud yang kini sudah masuk pada hari ke 13, pihaknya selaku Ketua Komisi III DPR RI tetap terus memantau perkembangan dan kondisi masyarakat yang menjadi korban erupsi Gunung Kelud, baik di wilayah Kabupaten Malang, Kediri dan Blitar. Terutama pada kesehatan warga dan reabilitasi rumah warga yang kini dalam kondisi rusak akibat erupsi Gunung Kelud.
“Sebelum Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengunjungi pengungsi korban erupsi Gunung Kelud, kami sudah mengusulkan agar pemerintah segera melakukan perbaikan pada rumah warga yang mengalami kerusakan. Dari usulan kami itu, maka presiden langsung memerintahkan lembaga terkait yang memiliki domen untuk melakukan bantuan perbaikan rumah warga, termasuk presiden juga memerintahkan kepada Panglima TNI untuk membantu masyarakat yang kini menjadi korban letusan Gunung Kelud,” tegas Pieter. [cyn]

Rate this article!
Tags: