Tuban, Bhirawa
Puluhan calon pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program pendampingan pemberdayaan masyarakat dari Kementerian Sosial dikabupaten Tuban, kemarin (23/6) Ngeluruk kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja & Tranmigrasi (Dinsosnakertran) Kabupaten Tuban, yang berada di Jl.Dr Wahidin Sudirohusodo, Tuban.
Para calon pendamping PKH ini protes terhadap beberapa nama yang dinyatakan lolos seleksi padahal tidak mengikuti tahapan dan aturan seleksi yang ditentukan, sementara para calon pendamping yang mengikuti tahapan yakni tes wawancara tidak dinyatakan lolos sebagai calon pendamping PKH.
“Ada peserta yang ikut tes saja tidak lolos, tapi kenapa untuk yang tidak tes malah lolos. Kita meminta tiga nama yang tidak ikut tes dan lolos sepuluh besar untuk dianulir,” kata Bambang, salah satu pendaftar PKH dari Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.
Para calon pendamping PKH yang dinyatakan tidak lolos ini meminta transparansi terkait dengan hasil tes wawancara dalam perekrutan PKH yang telah berlangsung beberapa pekan lalu dikabupaten Lamongan. Mereka juga menduga ada permainan atas tiga nama yang lolos dalam 10 besar.
Meski tidak terjadi percekcokan, dalam aksi damainya para calon pendamping PKH tersebut langsung masuk ke dalam kantor Dinsosnaker dan menghadang tiga nama yang lolos tanpa ikut tes wawancara saat akan melakukan tanda tangan kontrak menjadi PKH. “Kami tadi sudah berusaha untuk menghubungi Kementerian tapi belum diangkat. Kami masih menunggu konfirmasi dari kementerian,” Kata Sayekti Ningsih, Kasi Pengembangan Organisasi Sosial Dinas Sosnaker.
Tidak puas atas jawaban Kasi Pengembangan Organisasi Sosial, sejumlah peserta yang tidak lolos akan meminta kejelasan terkait hal tersebut dengan langsung bertemu Kepala Dinas. “Mereka ini (Nurul Khoiriah, Muhamad Aminudin, dan Dwi Triantoro,red) tidak ikut tes wawancara, oleh karena itu kami akan minta kejelasan langsung pada Kepala Dinas, karena ada ketidak beresan disini,” kata Hidayatul Makrifah Warga Desa Metoro, Kecamatan Soko, peserta rekrutmen PKH lainya.
Sementara Kadin Sosnakertran Pemkab Tuban, Hj. Nurjanah, SH saat dikonfirmasi hal tersebut mengaku belum mengetahui akan hal itu. Mantan Camat Kerek ini mengungkapkan, keberadaan Dinas hanya fasilitator, bukan penentu kebijakan lolos atau tidak-nya peserta calon pendamping PKH.
“Kalau tahun kemarin (2013.red), kita mempunyai kewenangan menseleksi kelengkapan administrasi, sementara untuk tahun ini (2014.red), kita hanya menfasilitasi dan tidak memiliki kewenagan apa-apa, semua melalui online dari Kementerian sosial,” kata Hj. Nurjanah. [hud]
Caption foto : Hj. Nurjanah, SH (Kadin Sosnakertran Pemkab Tuban)
