Pemkab salurkan bansos di kecamatan Tongas.[wiwit agus pribadi/bhirawa]
Pandemi Covid-19 masih belum mereda. Termasuk di Kabupaten Probolinggo. Anggaran yang terserap untuk virus yang kali pertama ditemukan di Tiongkok, ini sudah cukup besar. Untuk karantina pasien positif dan reaktif saja, sudah menelan Rp 4.866.500.000.
Namun, anggaran ini belum seberapa dibanding anggaran yang disediakan Pemkab, yang mencapai sekitar Rp 180 miliar. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daeran (BKD) Kabupaten Probolinggo Jurianto, Senin (27/7) mengatakan, anggaran miliaran rupiah itu digunakan untuk pembayaran hotel dan kebutuhan lainnya. “Ada untuk pembayaran hotel dan pembelian peralatan,” ujarnya.
Pembelian peralatan yang dimaksud, salah satunya pembelian perlengkapan tidur. Peralatan itu digunakan di tempat isolasi selain hotel. Seperti, di SMPN Semberasih dan SMPN Pajarakan. Di sana, semua kebutuhan warga yang dikarantina dipenuhi.
“Karena kan untuk kenyamanan warga yang dikarantina,” ujarnya.
Ada juga anggaran untuk kebutuhan makan dan vitamin. Serta, akomodasi penjemputan pasien. “Jadi tidak hanya untuk tempatnya. Tetapi, untuk semua kebutuhan dipenuhi melalui anggaran tersebut,” jelasnya.
Namun, kata Jurianto, anggaran paling banyak digunakan untuk menyewa hotel sebagai tempat karantina pasien positif tanpa gelaja. “Hotel yang paling banyak. Karena memang hotel kan harganya per hari lumayan,” terangnya. Sayang, ia tidak merinci besaran pengeluaran untuk hotel.
Tindakan mengkarantina warga yang baru pulang dari luar daerah ataupun yang dinyatakan postif Covid-19, ini dilakukan sejak April lalu. Ada sebelas hotel yang disewa Pemkab Probolinggo, sebagai tempat karantina. Namun, kini terisa satu hotel. Yakni, Sari Indah Gending.
Ada juga tempat isolasi di RSUD Tongas dan RSUD Waluyo Jati Kraksaan. Sebelumnya, SMPN 1 Sumberasih dan SMPN 1 Gending, juga dijadikan tempat isolasi. Dua lokasi ini digunakan sebagai karantina warga yang hasil rapid test-nya negatif. Namun, karena sekarang sistim rapid test sudah ditinggalkan, dua lokasi itu tidak digunakan
Selain itu pemerintah kabupaten (Pemkab) Probolinggo menyalurkan dana sebanyak Rp 232 miliar lebih bantuan sosial (bansos) pada terdampak pandemi corona. Bansos itu, dibagikan kepada ratusan ribu kepala keluarga.
Berdasarkan data dari Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Probolinggo, pemerintah telah menyalurkan bansos senilai Rp 232.984.515.000. Disalurkan selama periode April-Juni. Jenis bantuan itu berupa BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan), BST (Bantuan Sosial Tunai) dari Kementerian Sosial. Kemudian bantuan sembako dari Kabupaten Probolinggo dan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Provinsi Jawa Timur. Serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).
“Bansos ini, merupakan salah satu bentuk upaya dari pemerintah daerah untuk meringankan beban hidup warganya selama pandemi corona berlangsung,” kata Kepala Dinsos setempat, Achmad Arif.
Untuk bulan April, senilai Rp60.199.799.000 disalurkan bagi 176.199 kepala keluarga (KK). Rinciannya BPNT dan PKH senilai Rp47.945.799.000 untuk 149.109 KK; BST senilai Rp10.254.000.000 untuk 17.090 KK; dan sembako kabupaten senilai Rp2 miliar untuk 10 ribu KK.
Bulan selanjutnya, ada 219.514 KK yang menerima bansos dengam total Rp68.562.309.000. Rinciannya BPNT dan PKH senilai Rp56.308.309.000 untuk 192.424 KK; BST senilai Rp10.254.000.000 untuk 17.090 KK; dan JPS Provinsi Jawa Timur senilai Rp2 miliar untuk 10 ribu KK.
Pada bulan Juni, bansos senilai Rp65.852.407.000 bagi 208.777 KK disalurkan. Rinciannya BPNT dan PKH senilai Rp56.013.007.000 untuk 192.378 KK dan BST senilai Rp9.839.400.000 bagi 16.399 KK. BST dari Kementerian Sosial itu, masih dalam proses penyaluran melalui pos dan bank yang ditunjuk pemerintah. Bansos selama 3 bulan senilai Rp194.614.515.000 disalurkan.
“Itu jenis bansos yang melalui dinas sosial. Bantuan itu, telah disalurkan kepada penerima manfaat. Ada yang berupa uang tunai ada juga berupa paket sembako. Untuk sembako, kami bekerjasama dengan Bulog untuk mempermudah pasokan dan kontrol kualitas mutu sembako,” terang Arif.
Sementara untuk BLT DD Tahap I telah disalurkan bagi 63.950 KK senilai Rp38.370.000.000. Rincian penerima yakni 46.705 tidak terdata pada bansos di Dinas Sosial. Kemudian 16.784 KK yang kehilangan pekerjaan dan 461 orang terdata lama sakit kronis. “Untuk tahap II, masih dalam proses penyaluran,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo, Edy Suryanto.
Jumlah penerima manfaat bansos itu, dapat berubah. Penambahan atau pengurangan penerima dilakukan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdessus). “Kalau ada yang sebagai penerima, namun belum menerima bantuan, biasanya karena ada kesalahan teknis. Untuk keluarga yang memang layak, tapi belum mendapat bantuan maka diusulkan melalui musdessus,” tambah Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinsos, Ofie Agustin.(Wap)
